Pembangunan Daerah Perlu Otda yang Lebih Luas
Senin, 26 Mei 2025 - 21:39 WIB
loading...
Diskusi membahas pembangunan yang harus menempatkan daerah dan desa sebagai bagian utama strategi pembangunan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan daerah memerlukan otonomi daerah (Otda) yang lebih luas. Kesuksesan pembangunan pada intinya harus menempatkan daerah dan desa sebagai bagian utama strategi pembangunan. Demikian kesimpulan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan GREAT Institute. Kesimpulan itu dibacakan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Senin (26/5/2025) siang.
Dia menambahkan, partisipasi pemerintahan daerah yang tinggi dapat menyukseskan program inti Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, Koperasi Merah Putih, dan makan bergizi gratis.
Baca juga: Desentralisasi Indonesia: Divergen atau Konvergen?
"Sebaliknya, pembangunan yang bersifat sentralistik, seperti di era sebelumnya, khususnya melalui kendali dominan atas anggaran pembangunan, dapat membuat pembangunan tidak tepat sasaran," ujarnya.
Acara tersebut dihadiri para pakar otonomi daerah Dr. Arief Adillah (Politeknik Pengayoman Indonesia), Dr. Tito Sulistio (OJK), Dr. Endang Yuniastuti (Kemenaker), Riza Falepi (eks Walikota Payakumbuh), Siswanto (wakil ketua DPRD Blora), Dr. Ratri Istania (STIA LAN), Adhamsky Pangeran (Ikatan Ahli Perencanaan), Jilal Mardhani (NGO), Korneles Galanjinjinay (eks Ketum GMKI), Dr. Hefrizal Handra (Wakil Rektor Universitas Andalas) dan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.
Acara dengan tema "Mendorong Pemerataan Lewat Disain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisensi Anggaran" itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Bima menekankan bahwa langkah Prabowo Subianto adalah sebuah penegasan tentang cita-cita pendiri bangsa.
Baca juga: Mengenal Sistem Otda Kerajaan Majapahit, Pejabat Bawahan Wajib Setor Upeti ke Pusat
Sebab, pendiri bangsa seperti Dr. Mohammad Hatta dan Dr. Syahrir, menurut Bima, meyakini bahwa pembangunan itu hanya sukses jika ditekankan pada pembangunan daerah dan desa.
Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa cita-cita pendiri bangsa adalah sosialisme demokrasi, yang juga sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. "Saat ini era Neo Liberalisme sudah ditinggalkan. Prabowo pro rakyat miskin," terang Bima.
Bursah Zarnubi, yang juga menjadi pemantik diskusi, menggaris bawahi pesan Prabowo Subianto dalam retreat para kepala daerah beberapa waktu lalu, bahwa program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat.
Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
"Kepalanya dilepas, tapi ekornya dipegang," tegas Bursah.
Sementara itu, dosen Lembaga Administrasi Negara Ratri menyarankan agar tidak kembali pada era sentralistik.
"Apabila pemilihan kepala daerah itu diserahkan lagi pada DPRD nantinya, seperti era lalu, maka kaum perempuan akan tersingkir," pungkasnya.
Dia menambahkan, partisipasi pemerintahan daerah yang tinggi dapat menyukseskan program inti Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, Koperasi Merah Putih, dan makan bergizi gratis.
Baca juga: Desentralisasi Indonesia: Divergen atau Konvergen?
"Sebaliknya, pembangunan yang bersifat sentralistik, seperti di era sebelumnya, khususnya melalui kendali dominan atas anggaran pembangunan, dapat membuat pembangunan tidak tepat sasaran," ujarnya.
Acara tersebut dihadiri para pakar otonomi daerah Dr. Arief Adillah (Politeknik Pengayoman Indonesia), Dr. Tito Sulistio (OJK), Dr. Endang Yuniastuti (Kemenaker), Riza Falepi (eks Walikota Payakumbuh), Siswanto (wakil ketua DPRD Blora), Dr. Ratri Istania (STIA LAN), Adhamsky Pangeran (Ikatan Ahli Perencanaan), Jilal Mardhani (NGO), Korneles Galanjinjinay (eks Ketum GMKI), Dr. Hefrizal Handra (Wakil Rektor Universitas Andalas) dan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi.
Acara dengan tema "Mendorong Pemerataan Lewat Disain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisensi Anggaran" itu dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Bima menekankan bahwa langkah Prabowo Subianto adalah sebuah penegasan tentang cita-cita pendiri bangsa.
Baca juga: Mengenal Sistem Otda Kerajaan Majapahit, Pejabat Bawahan Wajib Setor Upeti ke Pusat
Sebab, pendiri bangsa seperti Dr. Mohammad Hatta dan Dr. Syahrir, menurut Bima, meyakini bahwa pembangunan itu hanya sukses jika ditekankan pada pembangunan daerah dan desa.
Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa cita-cita pendiri bangsa adalah sosialisme demokrasi, yang juga sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. "Saat ini era Neo Liberalisme sudah ditinggalkan. Prabowo pro rakyat miskin," terang Bima.
Bursah Zarnubi, yang juga menjadi pemantik diskusi, menggaris bawahi pesan Prabowo Subianto dalam retreat para kepala daerah beberapa waktu lalu, bahwa program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat.
Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
"Kepalanya dilepas, tapi ekornya dipegang," tegas Bursah.
Sementara itu, dosen Lembaga Administrasi Negara Ratri menyarankan agar tidak kembali pada era sentralistik.
"Apabila pemilihan kepala daerah itu diserahkan lagi pada DPRD nantinya, seperti era lalu, maka kaum perempuan akan tersingkir," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
