Jika Semua Bergerak, Kemerdekaan Palestina Tinggal Tunggu Momentum

BANDUNG - Ratusan aktivis aktivis untuk Al-Quds dan Palestina serta tokoh lintas negara dari kawasan Asia Pasifik membahas krisis Palestina dalam Konferensi Internasional untuk Palestina di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025). Delegasi hadir di konferensi yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsha (KPIPA) itu berasal dari berbagai negara, antara lain, Thailand, Malaysia, Maladewa, Filipina, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Hadir pula tokoh dari lembaga legislatif, seperti Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi. Acara dibuka dengan berjalan kaki ke Gedung Merdeka dan Palestine Walk di sisi timur alun-alun Kota Bandung. Kemudian delegasi kembali ke lokasi utama Hotel Savoy Homann.

Ketua Panitia Konferensi Asia Pasifik Maryam Rachmayani mengatakan, konferensi ini fokus membahas langkah nyata yang bisa menjamin hak-hak dasar warga sipil Gaza. “Forum ini bukan sekadar pertemuan, tetapi juga panggilan moral bagi kita semua. Harus lahir komitmen bersama, kolaborasi lintas negara dan sektor, serta strategi yang konkret dalam mengawal perdamaian yang adil dan abadi," kata Maryam dalam sambutannya.

Baca juga: Suara Aktivis se-Asia Pasifik Tuntut Kemerdekaan Palestina Menggema dari Bandung



"Kita ingin memastikan bahwa semangat KAA 1955 bukan tinggal sejarah, tetapi terus menginspirasi perjuangan melawan kolonialisme dalam bentuk apapun, di era modern ini,” ujarnya.

Ketua Asia Pasific Women Coalition for Palestine (APWCQP) Nurjanah Hulwani mengatakan, kehadiran peserta dari berbagai latar belakang ini bukan sekadar simbolik, tapi bentuk solidaritas nyata. “Diamnya kita berarti menyetujui genosida. Maka semua harus bergerak! Yang memiliki jabatan, gunakan jabatannya. Yang punya bisnis, perjuangkan lewat bisnisnya. Yang memiliki media, lawan lewat pemberitaan,” tegas Nurjanah

Sementara itu, Heru Hartanto Subolo dari Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi dan panggilan sejarah. “Bagi Indonesia, mendukung Palestina adalah prioritas politik luar negeri. Kami mendorong gencatan senjata permanen, pembukaan blokade, serta pembangunan kembali Gaza," kata Hartanto.

Baca juga: 4 Poin Sikap PKS terhadap Krisis Kemanusiaan di Gaza

65 Persen Korban Genosida di Gaza adalah Perempuan dan Anak-anak

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina bersifat konstitusional dan tidak dapat diganggu gugat.

“Selama Palestina belum merdeka, Indonesia tidak akan pernah membuka komunikasi diplomatik dengan penjajah Israel. Ini adalah sikap konsisten sejak era Soekarno yang menolak pengakuan dari Israel pada 1950,” kata HNW.

Dia menggarisbawahi, 65 persen korban genosida di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Dia menyebut kebangkitan perempuan dalam perjuangan ini sebagai titik balik yang luar biasa.

“Perubahan dunia ini banyak dimulai oleh pemuda, tapi hari ini dibuktikan bahwa perubahan juga digerakkan oleh perempuan. Jika para wanita sudah maju, maka para laki-laki tak boleh tertinggal. Jika semua bergerak, maka kemerdekaan Palestina tinggal menunggu momentum. Dekat atau lebih dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, perjuangan untuk Palestina bukan sekadar isu politik, tapi kemanusiaan dan nurani.

“Sebagai bagian dari parlemen daerah, DPRD Kota Bandung mendukung penuh segala bentuk diplomasi moral untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina. Bahkan, kami menginisiasi pembangunan Taman Palestina di Bandung sebagai simbol solidaritas abadi,” kata Asep.