Refleksi 27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Berharap Polri ke Depan Bisa Makin Profesional
Sabtu, 24 Mei 2025 - 15:54 WIB
loading...
Tokoh Aktivis 98 Mixil Mina Munir berharap Polri menjadi alat negara yang profesional sebagai penegak hukum di Tanah Air. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Tokoh Aktivis 98 Mixil Mina Munir berharap Polri menjadi alat negara yang profesional sebagai penegak hukum di Tanah Air. Hal itu disampaikan Mixil mengenai refleksi jalannya 27 tahun Reformasi sejak 1998 sampai 2025.
Sebab, mantan aktivis Forum Kota (Forkot) itu menyebut saat ini banyak oknum yang menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan. "Saat ini polisi bukan sebagai alat negara, tapi dia sebagai alat pemerintahan itu yang enggak bisa ditoleransi. Polri tidak boleh menjadi alat politik bagi beberapa oknum, bagi orang yang berkuasa," ujar Mixil, Sabtu (24/5/2025).
Mixil kemudian menyinggung salah satu hasil yang didapat dari Reformasi yakni Polri dipisahkan dari TNI. Kala itu, publik berharap besar Korps Bhayangkara bisa menjadi institusi yang tak terkooptasi militer. "Kalau dulu kan polisi memisahkan dari militer dengan harapan polisi bisa menjalankan fungsinya tidak di bawah dalam kooptasi militer," kata dia.
Baca juga: RUU Polri Dianggap Menyimpang: Tambah Kekuasaan, Bukan Perbaiki Pengawasan
Mengenai wacara RUU Polri yang tengah dibahas, Mixil mengaku belum membaca secara keseluruhan. Namun, Mixil berharap hal itu tak membuat kewenangan Polri menjadi kebablasan.
"Saya belum baca. Cuma pada beberapa, nampaknya mau diperluas lagi peran dan fungsinya ya. Seperti memberikan peran dan fungsi peran yang lebih luas kepada militer, kepada tentara. Itu kan, nampaknya diperluas lagi itu," paparnya.
Baca juga: 9 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol pada Mei 2025, Ini Daftar namanya
Selain Polri, Mixil menyoroti peran militer yang 'kembali bangkit' saat ini melalui disahkannya UU TNI. Menurutnya, hal itu seakan membawa bangsa ini kembali pada masa Orde Baru (Orba).
"Kalau dulu militer masuk menjadi bagian dari, salah satunya bisa duduk di legislatif. Nah sekarang ini lebih fatal lagi. Mereka bisa duduk di pos-pos eksekutif, masuk Dirjen, di Kepala Badan, dan lain sebagainya yang mengambil peran-peran dari wilayah-wilayah sipil," tutup Mixil.
Sebab, mantan aktivis Forum Kota (Forkot) itu menyebut saat ini banyak oknum yang menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan. "Saat ini polisi bukan sebagai alat negara, tapi dia sebagai alat pemerintahan itu yang enggak bisa ditoleransi. Polri tidak boleh menjadi alat politik bagi beberapa oknum, bagi orang yang berkuasa," ujar Mixil, Sabtu (24/5/2025).
Mixil kemudian menyinggung salah satu hasil yang didapat dari Reformasi yakni Polri dipisahkan dari TNI. Kala itu, publik berharap besar Korps Bhayangkara bisa menjadi institusi yang tak terkooptasi militer. "Kalau dulu kan polisi memisahkan dari militer dengan harapan polisi bisa menjalankan fungsinya tidak di bawah dalam kooptasi militer," kata dia.
Baca juga: RUU Polri Dianggap Menyimpang: Tambah Kekuasaan, Bukan Perbaiki Pengawasan
Mengenai wacara RUU Polri yang tengah dibahas, Mixil mengaku belum membaca secara keseluruhan. Namun, Mixil berharap hal itu tak membuat kewenangan Polri menjadi kebablasan.
"Saya belum baca. Cuma pada beberapa, nampaknya mau diperluas lagi peran dan fungsinya ya. Seperti memberikan peran dan fungsi peran yang lebih luas kepada militer, kepada tentara. Itu kan, nampaknya diperluas lagi itu," paparnya.
Baca juga: 9 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Pol pada Mei 2025, Ini Daftar namanya
Selain Polri, Mixil menyoroti peran militer yang 'kembali bangkit' saat ini melalui disahkannya UU TNI. Menurutnya, hal itu seakan membawa bangsa ini kembali pada masa Orde Baru (Orba).
"Kalau dulu militer masuk menjadi bagian dari, salah satunya bisa duduk di legislatif. Nah sekarang ini lebih fatal lagi. Mereka bisa duduk di pos-pos eksekutif, masuk Dirjen, di Kepala Badan, dan lain sebagainya yang mengambil peran-peran dari wilayah-wilayah sipil," tutup Mixil.
(cip)
Lihat Juga :
