Mereka yang Bersuara soal Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Puan Ingatkan Prinsip Jas Merah
Kamis, 22 Mei 2025 - 07:36 WIB
loading...
A
A
A
"Syak wasangka atas tafsir tunggal ini berpotensi membungkam versi-versi lain dari peristiwa sejarah itu sendiri," ucapnya.
Legislator PDIP ini juga mengingatkan bahwa semestinya penulisan sejarah harus dilakukan dalam cara-cara yang inklusif dan demokratis. "Diawali oleh pertemuan ilmiah yang terbuka bagi siapapun, bukan terkesan keinginan sepihak," sebut Bonnie.
Aktivis 98 yang kini menjabar Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan wacana penulisan ulang sejarah harus mengedepankan aspek pelurusan sejarah. Dengan demikian, tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.
"Enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan," kata Masinton di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menyadari bahwa pencatatan sejarah kerap bersifat subjektif. Maka dari itu, penulisan ulang sejarah harus dilandasi kerangka bingkai Merah Putih Indonesia.
"Penulisan ulang sejarah karena sejarah itu tendensius, subjektifnya tinggi. Maka ada adagium sejarah dicatat oleh pemenang," kata Masinton.
Politikus PDIP itu juga menyebut bahwa penulisan ulang sejarah harus menjadi momentum merekonsiliasi bangsa. Ia lantas menyinggung soal peristiwa-peristiwa penting di masa lampau yang telah dilewati Indonesia.
"Pelurusan sejarah itu bagian momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini. Pertama, ada banyak hal dari peristiwa 1948, peristiwa 66, 67, dan beberapa peristiwa lainnya yang menurut kita harus kita letakkan pada kerangka sejarah yang benar tadi. Itu yang dimaksud dalam pelurusan sejarah," pungkasnya. Jonathan Simanjuntak, Achmad Al Fiqri, Felldy Utama
Legislator PDIP ini juga mengingatkan bahwa semestinya penulisan sejarah harus dilakukan dalam cara-cara yang inklusif dan demokratis. "Diawali oleh pertemuan ilmiah yang terbuka bagi siapapun, bukan terkesan keinginan sepihak," sebut Bonnie.
Aktivis 98 yang kini menjabar Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan wacana penulisan ulang sejarah harus mengedepankan aspek pelurusan sejarah. Dengan demikian, tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.
"Enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan," kata Masinton di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menyadari bahwa pencatatan sejarah kerap bersifat subjektif. Maka dari itu, penulisan ulang sejarah harus dilandasi kerangka bingkai Merah Putih Indonesia.
"Penulisan ulang sejarah karena sejarah itu tendensius, subjektifnya tinggi. Maka ada adagium sejarah dicatat oleh pemenang," kata Masinton.
Politikus PDIP itu juga menyebut bahwa penulisan ulang sejarah harus menjadi momentum merekonsiliasi bangsa. Ia lantas menyinggung soal peristiwa-peristiwa penting di masa lampau yang telah dilewati Indonesia.
"Pelurusan sejarah itu bagian momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini. Pertama, ada banyak hal dari peristiwa 1948, peristiwa 66, 67, dan beberapa peristiwa lainnya yang menurut kita harus kita letakkan pada kerangka sejarah yang benar tadi. Itu yang dimaksud dalam pelurusan sejarah," pungkasnya. Jonathan Simanjuntak, Achmad Al Fiqri, Felldy Utama
(zik)
Lihat Juga :
