ORASKI Perjuangkan Kesejahteraan Pengemudi Online, Tolak Intervensi Berlebihan
Selasa, 20 Mei 2025 - 20:11 WIB
loading...
A
A
A
Menurut ORASKI, urusan potongan aplikasi adalah ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang ini.
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online seperti:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional
- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang
- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver
- Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional
Pihaknya juga menekankan jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” kata Fahmi.
“Kalau mau meningkatkan kesejahteraan driver, solusinya bukan dengan membatasi potongan aplikasi, tapi lewat insentif pajak, subsidi kendaraan, dan edukasi berkelanjutan. Itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh driver,” tambahnya.
Alih-alih mengatur soal potongan aplikasi, ORASKI mendorong pemerintah dan DPR fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online seperti:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional
- Potongan pajak untuk pembelian suku cadang
- Subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver
- Pendekatan perlindungan usaha yang selama ini juga diberikan kepada taksi konvensional
Pihaknya juga menekankan jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” kata Fahmi.
(jon)
Lihat Juga :
