DPD RI-Kemenko PMK Bersinergi Tingkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Senin, 19 Mei 2025 - 23:37 WIB
loading...
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya penguatan sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi.
Hal itu disampaikan Hemas saat Rapat Konsultasi dengan Menko PMK Pratikno, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan dan program strategis Pemerintah periode 2025–2029 khususnya Rencana Kerja 2026.
Hemas menyampaikan Sub Wilayah Barat II yang terdiri dari sembilan provinsi, mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia, sangat menentukan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional.
"Karena jumlah penduduk yang besar, prioritas pembangunan manusia sudah sepatutnya diarahkan ke Subwil Barat II. Segala indikator kemajuan bangsa termasuk partisipasi politik dan pendidikan banyak ditentukan oleh provinsi-provinsi di Jawa, Bali, NTT, dan NTB," ucapnya, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Optimistis Perkuat Lembaga, GKR Hemas: Fantastic Four Siap Pimpin DPD 2024-2029
Hemas juga mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk mengatasi stunting. Hemas mengakui masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya. “Pola makan keluarga menjadi akar permasalahan yang harus ditangani secara holistik, bukan hanya melalui program sekolah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hemas juga mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Langkah ini harus disesuaikan dengan kewenangan daerah dan mendukung Asta Cita Presiden,” papar Hemas.
Baca juga: Pimpinan DPD RI 2024-2029: Sultan Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung
Dalam bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal yang berjalan baik namun sering kali tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terkendala oleh anggaran minim. “Maka perlu dukungan nyata dan koordinasi yang lebih efektif agar pelestarian kebudayaan nasional dapat memberikan dampak yang maksimal,” ucapnya.
Mengenai layanan kesehatan, DPD RI juga mencatat berbagai aspirasi masyarakat terkait beban pemerintah daerah dalam menanggung premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana tanggungan pusat terbatas pada keluarga miskin. Aspirasi-aspirasi tersebut, termasuk yang telah dirangkum oleh Tim DPD RI yang akan disampaikan langsung kepada Kemenko PMK, baik secara lisan maupun dalam bentuk digital.
"Saya percaya, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi DPD RI untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu lagi kepala daerah ‘berburu’ proyek ke kementerian atau bergantung pada dana aspirasi yang politis," tegas Hemas.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan sudah menerima aspirasi DPD. Meski demikian, perlu ada kebijakan yang lebih mikro lagi. "Kemenko PMK akan memantau semua informasi dari DPD. Sehingga akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," tukasnya.
Pratikno juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan manusia yang dimulai dari hilir ke hulu, dengan landasan utama berupa perencanaan keuangan yang matang dan penguatan sistem data dan informasi di lapangan.
“Masalah-masalah di daerah memang perlu ditangani mulai dari hilir, namun yang utama tetaplah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan sulit melakukan perencanaan yang tepat di tingkat hulu,” ujar Pratikno.
Pada kesempatan tersebut, DPD RI juga menyampaikan aspirasi dari berbagai daerah. Harapannya berbagai permasalahan yang ditemukan Anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.
Hal itu disampaikan Hemas saat Rapat Konsultasi dengan Menko PMK Pratikno, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan dan program strategis Pemerintah periode 2025–2029 khususnya Rencana Kerja 2026.
Hemas menyampaikan Sub Wilayah Barat II yang terdiri dari sembilan provinsi, mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia, sangat menentukan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional.
"Karena jumlah penduduk yang besar, prioritas pembangunan manusia sudah sepatutnya diarahkan ke Subwil Barat II. Segala indikator kemajuan bangsa termasuk partisipasi politik dan pendidikan banyak ditentukan oleh provinsi-provinsi di Jawa, Bali, NTT, dan NTB," ucapnya, Senin (19/5/2025).
Baca juga: Optimistis Perkuat Lembaga, GKR Hemas: Fantastic Four Siap Pimpin DPD 2024-2029
Hemas juga mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk mengatasi stunting. Hemas mengakui masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya. “Pola makan keluarga menjadi akar permasalahan yang harus ditangani secara holistik, bukan hanya melalui program sekolah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hemas juga mendukung pendirian Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Langkah ini harus disesuaikan dengan kewenangan daerah dan mendukung Asta Cita Presiden,” papar Hemas.
Baca juga: Pimpinan DPD RI 2024-2029: Sultan Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, Tamsil Linrung
Dalam bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal yang berjalan baik namun sering kali tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan terkendala oleh anggaran minim. “Maka perlu dukungan nyata dan koordinasi yang lebih efektif agar pelestarian kebudayaan nasional dapat memberikan dampak yang maksimal,” ucapnya.
Mengenai layanan kesehatan, DPD RI juga mencatat berbagai aspirasi masyarakat terkait beban pemerintah daerah dalam menanggung premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana tanggungan pusat terbatas pada keluarga miskin. Aspirasi-aspirasi tersebut, termasuk yang telah dirangkum oleh Tim DPD RI yang akan disampaikan langsung kepada Kemenko PMK, baik secara lisan maupun dalam bentuk digital.
"Saya percaya, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi DPD RI untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu lagi kepala daerah ‘berburu’ proyek ke kementerian atau bergantung pada dana aspirasi yang politis," tegas Hemas.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno mengatakan sudah menerima aspirasi DPD. Meski demikian, perlu ada kebijakan yang lebih mikro lagi. "Kemenko PMK akan memantau semua informasi dari DPD. Sehingga akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," tukasnya.
Pratikno juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan manusia yang dimulai dari hilir ke hulu, dengan landasan utama berupa perencanaan keuangan yang matang dan penguatan sistem data dan informasi di lapangan.
“Masalah-masalah di daerah memang perlu ditangani mulai dari hilir, namun yang utama tetaplah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan sulit melakukan perencanaan yang tepat di tingkat hulu,” ujar Pratikno.
Pada kesempatan tersebut, DPD RI juga menyampaikan aspirasi dari berbagai daerah. Harapannya berbagai permasalahan yang ditemukan Anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK.
(cip)
Lihat Juga :
