Tim Monitoring dan Pencegahan KPK Sambangi DPP PKB Diskusi Tata Kelola Parpol
Senin, 19 Mei 2025 - 19:48 WIB
loading...
DPP PKB menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Kedatangan Tim KPK tersebut untuk berdiskusi mengenai tata kelola partai politik (parpol).
Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kedatangan Tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun, Senin (19/5/2025).
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.
"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," kata Cucun.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Cucun juga memaparkan urgensi dana Banpol dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian parpol.
"Kuncinya itu adalah kemandirian parpol. Itu bisa diwujudkan dengan dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik Rp12.000 per suara," ungkap Cucun.
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan, jika pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Wahid secara khusus menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut pemilu paling brutal.
"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sejumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana peta demokrasi kita baik pilpres, pileg, pilkada, bahkan pilkades itu menerapkan demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," kata Cak Udin, sapaan akrabnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah petinggi PKB tampak hadir antara lain Waketum DPP PKB M. Rano Alfath, anggota Komisi III DPR Abdullah, serta Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce. Sedangkan Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang hadir dalam acara tersebut adalab Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, serta Ardiansyah.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kedatangan Tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun, Senin (19/5/2025).
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.
"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," kata Cucun.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Cucun juga memaparkan urgensi dana Banpol dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian parpol.
"Kuncinya itu adalah kemandirian parpol. Itu bisa diwujudkan dengan dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik Rp12.000 per suara," ungkap Cucun.
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan, jika pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Wahid secara khusus menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut pemilu paling brutal.
"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sejumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana peta demokrasi kita baik pilpres, pileg, pilkada, bahkan pilkades itu menerapkan demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," kata Cak Udin, sapaan akrabnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah petinggi PKB tampak hadir antara lain Waketum DPP PKB M. Rano Alfath, anggota Komisi III DPR Abdullah, serta Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce. Sedangkan Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang hadir dalam acara tersebut adalab Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, serta Ardiansyah.
(cip)
Lihat Juga :
