Guru Besar UI Dukung Pemberantasan Judi Online, Dorong Pemerintah Tiru UEA dan Malaysia
Minggu, 18 Mei 2025 - 15:05 WIB
loading...
A
A
A
“Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, untuk melepaskan diri dari judi? Ternyata kan enggak,” kata Hikmahanto kepada wartawan dikutip Minggu (18/5/2025).
Hikmahanto menuturkan poin ketiga yang tidak kalah penting adalah bila Indonesia harus buat assessment terkait dengan masalah penegakan hukumnya.
Baca juga: PPATK Ungkap Pemain Judi Online Mayoritas Berpenghasilan di Bawah Rp5 Juta
Menurutnya, negara punya masalah penegakan hukum, meski beberapa kali pemerintah berniat untuk berantas korporasi judi online. Akan tapi yang jadi masalah korporasi tersebut berada di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino.
“Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan assessment, dan menurut kita enggak bisa diselesaikan, menurut saya bukannya tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja, kayak KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Genting, Malaysia atau misalnya di Singapura kan juga ada. Tapi, untuk warga negara Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat,” tuturnya.
Pakar Geopolitik dan Ekonomi Internasional UI itu menyatakan memang Indonesia itu memang negara muslim, tapi memang aktivitas judi masih tinggi. Padahal, ketika zaman Ali Sadikin bertugas di Gubernur DKI Jakarta akhirnya melegalkan hal tersebut.
Hikmahanto menuturkan poin ketiga yang tidak kalah penting adalah bila Indonesia harus buat assessment terkait dengan masalah penegakan hukumnya.
Baca juga: PPATK Ungkap Pemain Judi Online Mayoritas Berpenghasilan di Bawah Rp5 Juta
Menurutnya, negara punya masalah penegakan hukum, meski beberapa kali pemerintah berniat untuk berantas korporasi judi online. Akan tapi yang jadi masalah korporasi tersebut berada di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino.
“Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan assessment, dan menurut kita enggak bisa diselesaikan, menurut saya bukannya tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja, kayak KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Genting, Malaysia atau misalnya di Singapura kan juga ada. Tapi, untuk warga negara Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat,” tuturnya.
Pakar Geopolitik dan Ekonomi Internasional UI itu menyatakan memang Indonesia itu memang negara muslim, tapi memang aktivitas judi masih tinggi. Padahal, ketika zaman Ali Sadikin bertugas di Gubernur DKI Jakarta akhirnya melegalkan hal tersebut.
Lihat Juga :
