Guru Besar UI Dukung Pemberantasan Judi Online, Dorong Pemerintah Tiru UEA dan Malaysia

“Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas lah, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir aja, dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” sambungnya.

Ia juga mencontohkan salah satu aktifitas di Uni Emiret Arab yang mengharamkan judi, namun membuka kasino dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus yang mereka bangun.

Menurutnya, bila pada akhirnya Indonesia berkompromi untuk membuka kasino untuk KEK. Pemerintah harus berani mengambil kebijakan soal itu, dengan tetap fokus memberangus judi online yang merugikan rakyat kecil.

“Selama ini kan yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris, Mereka-mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita nggak ada kendali. Udah mereka masuk keluarnya secara ilegal mereka melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita yang di Indonesia, tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan nggak bener juga tuh kalau kayak begitu,” tegasnya.