Sahroni Nilai Aksi Premanisme dalam Dunia Usaha Harus Diberantas
Rabu, 14 Mei 2025 - 20:39 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai aksi premanisme dalam dunia usaha harus diberantas. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai aksi premanisme dalam dunia usaha harus diberantas. Aksi premanisme dimaksud dilakukan oleh pihak eksternal ataupun dari pihak pengusaha itu sendiri sekalipun.
“Pak Presiden Prabowo sudah jelas minta untuk berantas premanisme dalam dunia usaha. Jadi kalau ada bisnis yang didatengin atau dipalakin, di mana pun itu, harus ditindak,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
“Mau itu bentuknya jatah parkirlah, proyek tanpa tenderlah, jatah pengamananlah, atau apa pun itu. Harus tegas dan berantas, karena saya yakin Pak Prabowo juga tidak suka hal-hal seperti ini,” sambungnya.
Baca juga: Tumpas: Premanisme Tak Laku jika Penegakan Hukum Berjalan Baik
Hal itu dikatakannya merespons viral sebuah video yang memperlihatkan oknum anggota Kadin Cilegon meminta proyek Rp5 triliun tanpa tender kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA).
Terlihat sekelompok orang berpakaian Kadin Cilegon dan beberapa ormas yang ada di Kota Cilegon mengintimidasi perwakilan perusahaan kontraktor asal Tiongkok tersebut.
Kapolres Cilegon pun menyebut pihaknya telah melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Sahroni yakin aksi tersebut dilakukan oknum, tanpa instruksi resmi dari Kadin.
“Saya tidak yakin budaya dan kebijakan Kadin seperti itu. Karena saya sendiri juga anggota Kadin, dan tidak pernah ada ceritanya Kadin memperbolehkan hal seperti itu,” kata Sahroni.
“Justru dilarang keras oleh Ketum Kadin Pak Anin. Jadi ini jelas bukan Kadin, ini preman. Yang begini juga harus segera ditindak oleh Satgas Anti Premanisme dan usut semua oknumnya,” pungkasnya.
“Pak Presiden Prabowo sudah jelas minta untuk berantas premanisme dalam dunia usaha. Jadi kalau ada bisnis yang didatengin atau dipalakin, di mana pun itu, harus ditindak,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
“Mau itu bentuknya jatah parkirlah, proyek tanpa tenderlah, jatah pengamananlah, atau apa pun itu. Harus tegas dan berantas, karena saya yakin Pak Prabowo juga tidak suka hal-hal seperti ini,” sambungnya.
Baca juga: Tumpas: Premanisme Tak Laku jika Penegakan Hukum Berjalan Baik
Hal itu dikatakannya merespons viral sebuah video yang memperlihatkan oknum anggota Kadin Cilegon meminta proyek Rp5 triliun tanpa tender kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA).
Terlihat sekelompok orang berpakaian Kadin Cilegon dan beberapa ormas yang ada di Kota Cilegon mengintimidasi perwakilan perusahaan kontraktor asal Tiongkok tersebut.
Kapolres Cilegon pun menyebut pihaknya telah melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Sahroni yakin aksi tersebut dilakukan oknum, tanpa instruksi resmi dari Kadin.
“Saya tidak yakin budaya dan kebijakan Kadin seperti itu. Karena saya sendiri juga anggota Kadin, dan tidak pernah ada ceritanya Kadin memperbolehkan hal seperti itu,” kata Sahroni.
“Justru dilarang keras oleh Ketum Kadin Pak Anin. Jadi ini jelas bukan Kadin, ini preman. Yang begini juga harus segera ditindak oleh Satgas Anti Premanisme dan usut semua oknumnya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
