Prabowo Hormat ke Try Sutrisno sebelum Pidato di Hadapan Purnawirawan TNI
Selasa, 06 Mei 2025 - 18:37 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada mantan Wapres Try Sutrisno sebelum berpidato dalam Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, (6/5/2025). Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Sutrisno sebelum berpidato di acara Halalbihalal Purnawirawan TNI-Polri yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, (6/5/2025).
Awalnya, pembawa acara meminta Prabowo untuk menyampaikan pidato sekaligus arahan dalam acara tersebut.
Baca juga: Prabowo: Kita TNI Selalu Dituduh Mau Jadi Diktator
Kemudian, Prabowo yang duduk semeja dengan Try Sutrisno, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak beranjak dari tempat duduknya.
Ketika hendak berjalan ke panggung, Prabowo berhenti sesaat dan memberikan hormat kepada Try Sutrisno. Setelah itu, ia baru mulai berpidato sekaligus memberikan arahan.
Sebagai informasi, Jenderal (TNI) Try Sutrisno memulai perjalanan karier militernya saat diterima sebagai taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1959.
Ia berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk pertempuran melawan pemberontakan PRRI pada 1957.
Baca juga: Prabowo Hadiri Halalbihalal Purnawirawan TNI AD, Ada Try Sutrisno dan Luhut
Selain itu, ia juga terlibat dalam Operasi 17 Agustus, Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia–Malaysia, Operasi Seroja, serta penanggulangan pemberontakan di Aceh.
Baru-baru ini Try Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.
Selain Try Sutrisno, ada pula sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Forum itu mengeluarkan 8 poin tuntutan. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli hingga melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi.
Awalnya, pembawa acara meminta Prabowo untuk menyampaikan pidato sekaligus arahan dalam acara tersebut.
Baca juga: Prabowo: Kita TNI Selalu Dituduh Mau Jadi Diktator
Kemudian, Prabowo yang duduk semeja dengan Try Sutrisno, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dan Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak beranjak dari tempat duduknya.
Ketika hendak berjalan ke panggung, Prabowo berhenti sesaat dan memberikan hormat kepada Try Sutrisno. Setelah itu, ia baru mulai berpidato sekaligus memberikan arahan.
Sebagai informasi, Jenderal (TNI) Try Sutrisno memulai perjalanan karier militernya saat diterima sebagai taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1959.
Ia berpartisipasi dalam berbagai operasi militer, termasuk pertempuran melawan pemberontakan PRRI pada 1957.
Baca juga: Prabowo Hadiri Halalbihalal Purnawirawan TNI AD, Ada Try Sutrisno dan Luhut
Selain itu, ia juga terlibat dalam Operasi 17 Agustus, Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia–Malaysia, Operasi Seroja, serta penanggulangan pemberontakan di Aceh.
Baru-baru ini Try Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.
Selain Try Sutrisno, ada pula sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Forum itu mengeluarkan 8 poin tuntutan. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli hingga melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi.
(shf)
Lihat Juga :
