Pemerintah Akan Datangkan Alat Rapid Test Corona dari Luar Negeri
Kamis, 19 Maret 2020 - 17:23 WIB
Pemerintah Akan Datangkan Alat Rapid Test Corona dari Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah masih akan melakukan pengadaan alat sebelum melakukan rapid test virus corona. Pasalnya alat ini masih belum ada di tanah air.
"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air. Sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara," kata kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas, Kamis (19/3/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Tenaga Medis Dihimpun untuk Jadi Relawan Tangani Corona)
Dia mengatakan, rapid test sudah dilakukan oleh sejumlah negara. Mulai dari China, Korea Selatan dan Jepang. Doni mengatakan, akan meminta izin Bea Cukai, Kementerian perdagangan dan BPOM untuk mempermudah akses pengadaan alat tersebut.
"Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 24/2007, BNPB mendapatkan kemudahan akses. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50," ungkapnya.
Doni mengatakan, penyelenggaraan rapid test ini telah mendapatkan persetujuan dari Kemnterian Kesehatan pada tanggal 17 Maret dalam forum rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK dan Menko Polhukam .
"Menteri Kesehatan sudah setuju untuk kita melakukan rapid test," pungkasnya.
"Sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air. Sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara," kata kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas, Kamis (19/3/2020).
(Baca juga: Jokowi Minta Tenaga Medis Dihimpun untuk Jadi Relawan Tangani Corona)
Dia mengatakan, rapid test sudah dilakukan oleh sejumlah negara. Mulai dari China, Korea Selatan dan Jepang. Doni mengatakan, akan meminta izin Bea Cukai, Kementerian perdagangan dan BPOM untuk mempermudah akses pengadaan alat tersebut.
"Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 24/2007, BNPB mendapatkan kemudahan akses. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50," ungkapnya.
Doni mengatakan, penyelenggaraan rapid test ini telah mendapatkan persetujuan dari Kemnterian Kesehatan pada tanggal 17 Maret dalam forum rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PMK dan Menko Polhukam .
"Menteri Kesehatan sudah setuju untuk kita melakukan rapid test," pungkasnya.
(maf)
