Nurul Arifin Dorong Kesejahteraan Prajurit Jadi Prioritas Utama Penguatan Pertahanan Nasional
Rabu, 30 April 2025 - 18:32 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin berbincang dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin seusai raker, Rabu (30/4/2025). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi fokus utama dalam penguatan sistem pertahanan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Dalam raker yang membahas isu-isu strategis pertahanan negara tersebut, Nurul menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan nasional yang saat ini berada pada kisaran 0,7–0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyambut baik target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1–1,5% dari PDB sebagai langkah konkret dalam memperkuat pertahanan dan menyejahterakan prajurit.
“Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen kita terhadap kekuatan militer yang profesional dan modern. Namun, jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini semestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” ujar Nurul, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga: Urgensi Kesejahteraan Prajurit TNI
Poitikus Partai Golkar ini juga menyambut baik rencana kenaikan anggaran makan dan lauk pauk dari Rp60.000/hari menjadi Rp90.0000/hari
“Saya mengapresiasi rencana Bapak Menhan, ini adalah bentuk kepedulian bagi mereka yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Kita harus pastikan prajurit mendapatkan kesejahteraannya," tegas anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I ini.
Selain isu kesejahteraan, Nurul juga menyoroti untuk melakukan evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pertahanan dan mengidentifikasi keberlanjutan ataupun implementasi MoU yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat timbal balik dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat berjalan sepihak. Dia pun meminta dukungan Komisi I DPR RI untuk mendorong percepatan melalui jalur diplomatik.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga menyampaikan perkembangan anggaran pertahanan yang kini telah mencapai 0,9% dari PDB, dengan target tahap pertama peningkatan menuju 1,5–1,6%. Peningkatan anggaran ini akan mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalyon baru sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
Dalam raker yang membahas isu-isu strategis pertahanan negara tersebut, Nurul menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan nasional yang saat ini berada pada kisaran 0,7–0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyambut baik target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1–1,5% dari PDB sebagai langkah konkret dalam memperkuat pertahanan dan menyejahterakan prajurit.
“Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen kita terhadap kekuatan militer yang profesional dan modern. Namun, jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini semestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” ujar Nurul, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga: Urgensi Kesejahteraan Prajurit TNI
Poitikus Partai Golkar ini juga menyambut baik rencana kenaikan anggaran makan dan lauk pauk dari Rp60.000/hari menjadi Rp90.0000/hari
“Saya mengapresiasi rencana Bapak Menhan, ini adalah bentuk kepedulian bagi mereka yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Kita harus pastikan prajurit mendapatkan kesejahteraannya," tegas anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I ini.
Selain isu kesejahteraan, Nurul juga menyoroti untuk melakukan evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pertahanan dan mengidentifikasi keberlanjutan ataupun implementasi MoU yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat timbal balik dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat berjalan sepihak. Dia pun meminta dukungan Komisi I DPR RI untuk mendorong percepatan melalui jalur diplomatik.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga menyampaikan perkembangan anggaran pertahanan yang kini telah mencapai 0,9% dari PDB, dengan target tahap pertama peningkatan menuju 1,5–1,6%. Peningkatan anggaran ini akan mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalyon baru sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
(zik)
Lihat Juga :
