Ketua DPP Perindo Soroti Tantangan Berat Perempuan di Dunia Politik

"Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana nih upaya kita untuk bisa membungkam stigma ataupun stereotyping yang ada? Itu memang, kalau hari ini cara terbaik untuk bisa menjawab atas stigma yang ada terhadap perempuan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin adalah lewat pertama adalah kerja keras, lalu yang kedua adalah karya nyata, kayak gitu," katanya.

Pada kesempatan itu, Sri Gusni juga menyoroti bahwa perjuangan perempuan di politik tidak hanya soal masuk sebagai calon legislatif, tetapi juga soal terpilih dan berdaya guna. Di sinilah pentingnya affirmative action untuk keterwakilan perempuan minimal 30%, sebagaimana telah diatur secara konstitusional.

Baca juga: Gelar Rakerwil di NTB, Partai Perindo Bangun Kekuatan dari Akar Rumput Demi Kemenangan Pemilu 2029

"Karena memang hari ini tantangan kita, memang pemerintah secara konstitusional sudah mengatur ya bahwa kita diberikan affirmative action untuk keterwakilan perempuan, yaitu sebanyak 30% yang memang hari ini kita belum mencapainya seperti itu," katanya.

Bahkan, Sri Gusni juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), bahwa isu keterwakilan perempuan tak bisa berhenti pada angka pencalonan saja.

"Kalau tadi saya diskusi dengan teman-teman FH UI, ada Mbak Titi Anggraini yang kita tahu ahli Perludem ya. Beliau mengatakan bahwa bukan hanya keterwakilan untuk perempuan bisa maju saja untuk 30%, tapi keterwakilan terpilih untuk seorang perempuan terpilih menjadi anggota legislatif itu juga masih di bawah 30%," katanya.