BP Taskin Mulai Proyek Percontohan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
Selasa, 22 April 2025 - 18:57 WIB
loading...
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat kunjungan ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (22/4/2025). BP Taskin menetapkan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi proyek percontohan pengentasan kemiskinan. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memulai langkah konkret dalam upayanya mengatasi kemiskinan dengan menetapkan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project). Kunjungan langsung dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko selaku pimpinan BP Taskin bersama Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Deyang, serta lima tenaga ahli lainnya.
Kunjungan ini merupakan respons atas undangan dari Bupati Kuningan yang sebelumnya meminta dukungan Budiman dan jajarannya untuk mempercepat penanganan kemiskinan di wilayahnya. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati kerja sama antara Pemkab Kuningan dan BP Taskin untuk memulai proyek percontohan di berbagai sektor krusial, seperti pendidikan, pertanian, dan perumahan.
Salah satu titik perhatian utama kunjungan ini adalah kondisi perumahan masyarakat desa, yang sebagian besar dihuni oleh petani namun dalam keadaan memprihatinkan. Banyak rumah yang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat kepemilikan, dan lahan kosong pun masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan warga.
"Kita melihat bagaimana tanah yang ada yang sudah ditempati lama sampai saat ini masih berstatus tanpa pemilik. Seharusnya kepala desa mempunyai diskresi untuk melepaskan aset desa sejauh untuk melepaskan kemiskinan," ujar Budiman, Selasa (22/4/2025).
Kunjungan ini merupakan respons atas undangan dari Bupati Kuningan yang sebelumnya meminta dukungan Budiman dan jajarannya untuk mempercepat penanganan kemiskinan di wilayahnya. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati kerja sama antara Pemkab Kuningan dan BP Taskin untuk memulai proyek percontohan di berbagai sektor krusial, seperti pendidikan, pertanian, dan perumahan.
Salah satu titik perhatian utama kunjungan ini adalah kondisi perumahan masyarakat desa, yang sebagian besar dihuni oleh petani namun dalam keadaan memprihatinkan. Banyak rumah yang berdiri di atas lahan tanpa sertifikat kepemilikan, dan lahan kosong pun masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan warga.
"Kita melihat bagaimana tanah yang ada yang sudah ditempati lama sampai saat ini masih berstatus tanpa pemilik. Seharusnya kepala desa mempunyai diskresi untuk melepaskan aset desa sejauh untuk melepaskan kemiskinan," ujar Budiman, Selasa (22/4/2025).
Lihat Juga :
