Menurunkan Prevalensi Stunting
Jum'at, 18 April 2025 - 20:20 WIB
loading...
A
A
A
Laporan World Bank (2020) menyebut Human Capital Index (HCI) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas produktivitas optimum penduduk di masa depan, antara lain sangat ditentukan oleh pertumbuhan anak hingga usia lima tahun. Dalam laporan itu, nilai HCI Indonesia sebesar 0,54.
Angka ini menggambarkan bahwa bayi usia 5 tahun (balita) di Indonesia hanya akan mencapai 54 persen dari potensi maksimalnya saat dewasa. Jika permasalahan ini gagal diatasi, harapan bonus demografi tahun 2045 atau Indonesia Emas yang kita impikan tidak akan tercapai-termasuk tujuan SDGs.
Daya saing SDM Indonesia akan tertinggal, pada gilirannya memunculkan pengangguran dan kemiskinan. Data Global Competitiveness (2019) daya saing Indonesia berada diperingkat 50 dari 141 negara, masih di bawah Malaysia, Thailand dan Singapura.
Secara ekonomi, bayi yang tumbuh dengan stunting berpenghasilan 20% lebih rendah dari anak yang sehat. Bahkan kerugian negara akibat stunting diperkirakan sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan PDB negara sebesar 3%.
Pemerintahan Prabowo Subianto harus bekerja keras menekan stunting terutama di daerah yang memiliki prevalensi tinggi. Hasil SKI 2023, angka prevalensi stunting tertinggi secara berturut adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%), dan Papua Pegunungan (37,3%).
Penyebab stunting di Indonesia cukup beragam, diantaranya: Pertama, pendapatan orang tua yang rendah dan ini didukung dengan hasil penelitian Lestari at al, (2018) dimana 51,7% anak dari keluarga berpendapatan rendah mengalami stunting dibandingkan dengan 28,6% pada keluarga berpendapatan tinggi. Dampaknya ibu yang hamil, dan anak mendapatkan asupan energi dan protein yang rendah.
Kedua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan konsumsi makanan bergizi seimbang sebelum dan pada masa kehamilan membuat masalah makin runyam. Misalnya ada ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai yang berakibat pada anemia.
Ketiga, akses ke air bersih dan sanitasi. Bagi keluarga pra sejahtera atau daerah-daerah yang sumber airnya terbatas, jika mau mendapatkan air bersih harus mengeluarkan biaya tambahan. Sementara sanitasi terdapat rumah tangga BAB di ruang terbuka karena tidak mampu membuat MCK dan seterusnya.
Keempat, di level pengambil kebijakan, belum sepenuhnya menjadikan ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan data untuk menyusun kebijakan-bias evidence based policy; penyelenggaraan intervensi gizi spesifik - sensitif masih belum terpadu; fokus sumber daya dan sumber dana belum maksimal; dan keterbatasan kapasitas penyelenggara program advokasi dan sosialisasi.
Angka ini menggambarkan bahwa bayi usia 5 tahun (balita) di Indonesia hanya akan mencapai 54 persen dari potensi maksimalnya saat dewasa. Jika permasalahan ini gagal diatasi, harapan bonus demografi tahun 2045 atau Indonesia Emas yang kita impikan tidak akan tercapai-termasuk tujuan SDGs.
Daya saing SDM Indonesia akan tertinggal, pada gilirannya memunculkan pengangguran dan kemiskinan. Data Global Competitiveness (2019) daya saing Indonesia berada diperingkat 50 dari 141 negara, masih di bawah Malaysia, Thailand dan Singapura.
Secara ekonomi, bayi yang tumbuh dengan stunting berpenghasilan 20% lebih rendah dari anak yang sehat. Bahkan kerugian negara akibat stunting diperkirakan sekitar Rp300 triliun per tahun. Stunting pun dapat menurunkan PDB negara sebesar 3%.
Pemerintahan Prabowo Subianto harus bekerja keras menekan stunting terutama di daerah yang memiliki prevalensi tinggi. Hasil SKI 2023, angka prevalensi stunting tertinggi secara berturut adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%), dan Papua Pegunungan (37,3%).
Penyebab stunting di Indonesia cukup beragam, diantaranya: Pertama, pendapatan orang tua yang rendah dan ini didukung dengan hasil penelitian Lestari at al, (2018) dimana 51,7% anak dari keluarga berpendapatan rendah mengalami stunting dibandingkan dengan 28,6% pada keluarga berpendapatan tinggi. Dampaknya ibu yang hamil, dan anak mendapatkan asupan energi dan protein yang rendah.
Kedua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan konsumsi makanan bergizi seimbang sebelum dan pada masa kehamilan membuat masalah makin runyam. Misalnya ada ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai yang berakibat pada anemia.
Ketiga, akses ke air bersih dan sanitasi. Bagi keluarga pra sejahtera atau daerah-daerah yang sumber airnya terbatas, jika mau mendapatkan air bersih harus mengeluarkan biaya tambahan. Sementara sanitasi terdapat rumah tangga BAB di ruang terbuka karena tidak mampu membuat MCK dan seterusnya.
Keempat, di level pengambil kebijakan, belum sepenuhnya menjadikan ketersediaan, kualitas dan pemanfaatan data untuk menyusun kebijakan-bias evidence based policy; penyelenggaraan intervensi gizi spesifik - sensitif masih belum terpadu; fokus sumber daya dan sumber dana belum maksimal; dan keterbatasan kapasitas penyelenggara program advokasi dan sosialisasi.
Fokus Intervensi
Lihat Juga :
