Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk
Kamis, 17 April 2025 - 15:12 WIB
loading...
Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menghadiri undangan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahasa Satgas PHK. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera dibentuk pemerintah. Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK saat di acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu di Jakarta sudah mulai dibahas baik rencana kerja dan personalianya.
Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. "Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri", ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:
1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.
2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.
4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. "Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri", ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:
1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.
2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.
3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.
4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Lihat Juga :
