Peluang Petahana untuk Menang di Pilkada 2020 Dinilai Cukup Besar
Sabtu, 05 September 2020 - 23:14 WIB
loading...
Pengamat Politik & Peneliti Parameter Research dan Consultan, Edison Lapalelo menilai, para petahana cukup besar berpeluang memenangkan pertarungan di Pilkada. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik & Peneliti Parameter Research dan Consultan, Edison Lapalelo menilai dari pengamatan dan sejumlah survei, kemungkinan para calon incumbent (petahana) di seluruh Indonesia masih berpeluang memenangkan pertarungan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak , Desember 2020 mendatang.
(Baca juga: Soal Politik Uang di Pilkada, Mahfud MD Bilang Ada yang Eceran dan Borongan)
"Ini disebabkan, incumbent mempunyai energi tambahan do motion yang tidak dimiliki calon penantang yang hanya memiliki bi motion yang juga dimiliki oleh incumbent. Apalagi pasangan incumbent ini maju dengan pasangan wakilnya, alias tidak pecah kongsi dengan wakil," kata Edison, Sabtu (5/9/2020).
Lain halnya kata Edison, jika para petahana ini punya permasalahan hukum. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor bisa gagalnya petahana di Pilkada. (Baca juga: Konflik di Pilkada Biasanya Dipicu Kurangnya Pemahaman soal Regulasi)
"Ada malasalah hukum artinya, bahwa ada gerakan secara masif yang mempersoalkan kinerja incumbent pada masa kerja yang sementara dijalani baik itu secara administratif dan non administrasi, apalagi terindikasi korupsi atau penyalagunaan kewenagan, baik itu yang sudah diproses hukum atau belum," ucapnya.
Diakui Edison, sepanjang rakyat sebagai Voters dapat mengkonsumsinya secara baik. Terlepas dari itu keharmonisan calon incumbent dengan wakilnya, sengat berpengaruh jika terjadi pecah kongsi.
"Sesungguhnya para calon penantang masih berpeluang untuk menang bila mereka bisa bekerja dengan taktis. Artinya, membutuhkan Energi yang besar dan manajemen yang baik dan benar, bisa memberi ruang untuk para penantang mengalahkan petahana. Apalagi petahana yang sudah tidak populer, tidak disukai oleh rakyat akibat peyalangunan kewenangan atau memiliki masalah hukum," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Edison, baik petahana maupun penantang, perlu memperhatikan sejumlah hal, dengan menggunakan data-data yang akurat dan fakta di lapangan.
"Terlepas dari instrumen demokarasi yang ada dalam proses Pilkada, para calon harus benar menerima kenyataan bahwa Pilkada di daerah pandemi dan demokrasi modern ini membutuhkan kejeliaan untuk bekerja secara masif dengan data yang terukur," ungkapnya.
Sehingga kata Edison, anasir-anasir dana analisa terhadap satu kebijakan dalam menentukan program sepanjang masa Pilkada, dapat meningkatkan elektabilitas para calon untuk memenangkan Pilkada.
"Di era keterbukaan ini tentunya cara-cara konvensianal tetap ada, tetapi harus tetap terstruktur, terukur dan unjungnya menghasilkan kemenangan," pungkasnya.
(Baca juga: Soal Politik Uang di Pilkada, Mahfud MD Bilang Ada yang Eceran dan Borongan)
"Ini disebabkan, incumbent mempunyai energi tambahan do motion yang tidak dimiliki calon penantang yang hanya memiliki bi motion yang juga dimiliki oleh incumbent. Apalagi pasangan incumbent ini maju dengan pasangan wakilnya, alias tidak pecah kongsi dengan wakil," kata Edison, Sabtu (5/9/2020).
Lain halnya kata Edison, jika para petahana ini punya permasalahan hukum. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor bisa gagalnya petahana di Pilkada. (Baca juga: Konflik di Pilkada Biasanya Dipicu Kurangnya Pemahaman soal Regulasi)
"Ada malasalah hukum artinya, bahwa ada gerakan secara masif yang mempersoalkan kinerja incumbent pada masa kerja yang sementara dijalani baik itu secara administratif dan non administrasi, apalagi terindikasi korupsi atau penyalagunaan kewenagan, baik itu yang sudah diproses hukum atau belum," ucapnya.
Diakui Edison, sepanjang rakyat sebagai Voters dapat mengkonsumsinya secara baik. Terlepas dari itu keharmonisan calon incumbent dengan wakilnya, sengat berpengaruh jika terjadi pecah kongsi.
"Sesungguhnya para calon penantang masih berpeluang untuk menang bila mereka bisa bekerja dengan taktis. Artinya, membutuhkan Energi yang besar dan manajemen yang baik dan benar, bisa memberi ruang untuk para penantang mengalahkan petahana. Apalagi petahana yang sudah tidak populer, tidak disukai oleh rakyat akibat peyalangunan kewenangan atau memiliki masalah hukum," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Edison, baik petahana maupun penantang, perlu memperhatikan sejumlah hal, dengan menggunakan data-data yang akurat dan fakta di lapangan.
"Terlepas dari instrumen demokarasi yang ada dalam proses Pilkada, para calon harus benar menerima kenyataan bahwa Pilkada di daerah pandemi dan demokrasi modern ini membutuhkan kejeliaan untuk bekerja secara masif dengan data yang terukur," ungkapnya.
Sehingga kata Edison, anasir-anasir dana analisa terhadap satu kebijakan dalam menentukan program sepanjang masa Pilkada, dapat meningkatkan elektabilitas para calon untuk memenangkan Pilkada.
"Di era keterbukaan ini tentunya cara-cara konvensianal tetap ada, tetapi harus tetap terstruktur, terukur dan unjungnya menghasilkan kemenangan," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
