Tarif Trump Ancam Ekspor, Ketua DPN HKTI Fadli Zon Dukung Pemerintah Lindungi Petani
Rabu, 09 April 2025 - 15:17 WIB
loading...
Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon mendukung pemerintah menghadapi kebijakan Tarif Trump yang dinilai bisa merugikan petani. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon mendukung pemerintah menghadapi kebijakan Tarif Trump yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor pangan.
Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo. "Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan," kata Fadli Zon, Rabu (9/4/2025).
Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor. “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Baca juga: 11 Negara yang Paling Terpukul Tarif AS, Ada China hingga Indonesia
DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.
Delegasi DPN HKTI pada policy brief terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.
Baca juga: Prabowo Tugaskan Airlangga, Sri Mulyani, hingga Sugiono Nego Tarif Trump
Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel. "Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar," ujarnya.
HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana bea keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.
Menghadapi potensi pergeseran rantai pasok global akibat Tarif Trump, HKTI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuka pasar baru. “Indonesia harus memanfaatkan peluang agar petani menjadi basis produksi ekspor. Tapi jangan hanya menjadi pelampiasan pasar,” jelas Fadli Zon.
Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.
Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.
“Negosiasi ini penting. Kita perlu mendorong promosi CPO, karet, dan kopi di pasar Amerika, sambil memperjuangkan tarif yang lebih adil,” ucapnya.
Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo. "Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan," kata Fadli Zon, Rabu (9/4/2025).
Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor. “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Baca juga: 11 Negara yang Paling Terpukul Tarif AS, Ada China hingga Indonesia
DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.
Delegasi DPN HKTI pada policy brief terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.
Baca juga: Prabowo Tugaskan Airlangga, Sri Mulyani, hingga Sugiono Nego Tarif Trump
Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel. "Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar," ujarnya.
HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana bea keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.
Menghadapi potensi pergeseran rantai pasok global akibat Tarif Trump, HKTI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuka pasar baru. “Indonesia harus memanfaatkan peluang agar petani menjadi basis produksi ekspor. Tapi jangan hanya menjadi pelampiasan pasar,” jelas Fadli Zon.
Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.
Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.
“Negosiasi ini penting. Kita perlu mendorong promosi CPO, karet, dan kopi di pasar Amerika, sambil memperjuangkan tarif yang lebih adil,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
