Wamendagri Ungkap Lucky Hakim Minta Maaf karena Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Senin, 07 April 2025 - 16:38 WIB
loading...
Bupati Indramayu Lucky Hakim telah meminta maaf setelah pergi liburan ke Jepang tanpa izin. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah meminta maaf setelah pergi liburan ke Jepang. Bima Arya menuturkan, Kemendagri akan tetap memanggil Lucky Hakim untuk memberikan penjelasan terkait keberangkatannya ke Jepang.
“Pak Bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, Senin (7/4/2025).
Dia menerangkan, pihaknya tidak menerima pengajuan izin dari Lucky Hakim yang berangkat ke Jepang. “Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu,” ujar dia.
Baca juga: Lucky Hakim Liburan ke Jepang, Dedi Mulyadi: Kalau ke Sana Lagi, Bilang Dulu Yah
Di sisi lain, Bima Arya menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (1) huruf i tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) harus mendapatkan izin dari Mendagri sebelum bepergian ke luar negeri.
Dia juga merinci, ada sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. Meski demikian, Kemendagri akan melakukan pemanggilan terlebih dulu untuk meminta penjelasan Lucky Hakim.
“Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” pungkasnya.
“Pak Bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, Senin (7/4/2025).
Dia menerangkan, pihaknya tidak menerima pengajuan izin dari Lucky Hakim yang berangkat ke Jepang. “Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu,” ujar dia.
Baca juga: Lucky Hakim Liburan ke Jepang, Dedi Mulyadi: Kalau ke Sana Lagi, Bilang Dulu Yah
Di sisi lain, Bima Arya menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (1) huruf i tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) harus mendapatkan izin dari Mendagri sebelum bepergian ke luar negeri.
Dia juga merinci, ada sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. Meski demikian, Kemendagri akan melakukan pemanggilan terlebih dulu untuk meminta penjelasan Lucky Hakim.
“Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
