Pemerintah Antisipasi Krisis Air Akibat Perubahan Iklim

JAKARTA - Pemerintah berupaya mengantisipasi tantangan persoalan air yang semakin kompleks akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sigit Reliantoro mengatakan terdapat disparitas antara perkotaan dan pedesaan dalam akses air bersih. Di sisi lain perubahan iklim telah mengubah pola intensitas hujan secara drastis.

"Baru-baru ini, Bekasi dan Jakarta dilanda banjir akibat curah hujan ekstrem 115 milimeter (mm), padahal 100 mm saja sudah masuk kategori ekstrem," kata Sigit pada acara Forum Air Indonesia di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurutnya, aktivitas manusia yang mengganggu tutupan lahan memperburuk kondisi ini. Catatan KLH menunjukkan tutupan vegetasi hutan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi hanya tersisa 3,53%, sedangkan di hulu DAS Ciliwung hanya 10–11%.

"Saat hujan deras, sekitar 80% air menjadi limpasan, meningkatkan risiko banjir," ujarnya.

Ia menambahkan ketersediaan air di Indonesia tidak merata. Jawa dan Bali-Nusa Tenggara masuk kategori kritis dengan defisit air di Jawa mencapai 118 miliar meter kubik per tahun. Sebaliknya, Sumatera dan Kalimantan masih memiliki cadangan air yang cukup.

Dari sisi kualitas, pemantauan terhadap 2.195 sungai menunjukkan hanya 2,19% titik yang memenuhi baku mutu air, sementara 96% tercemar ringan dan sebagian kecil tercemar berat.

"Pencemaran ini menyulitkan penyediaan air bersih karena membutuhkan teknologi pengolahan lebih canggih dan berbiaya tinggi," kata Sigit.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas tampungan air melalui konservasi dan revitalisasi sumber air seperti danau, situ, dan air tanah.

"Kami juga meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk pertanian dengan metode padi hemat air yang dapat mengurangi pemakaian air hingga 30% serta meningkatkan produktivitas hingga dua ton per hektare," ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi air di berbagai wilayah, terutama di Jawa dan Bali. Salah satu solusi yang didorong adalah pemerataan distribusi penduduk ke luar Jawa.

"Kami juga mendukung pengembangan peternakan di luar Jawa dan Bali untuk mengurangi beban kebutuhan air," tambahnya.

Dalam hal penyediaan air minum, Diana menyebut cakupan akses air minum yang aman baru mencapai 43% sedangkan yang memenuhi standar hanya 40,2%. "Kami berupaya meningkatkan sistem penyediaan air minum yang terintegrasi dengan sanitasi," katanya.

Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi mengungkapkan gletser sebagai sumber utama air tawar telah kehilangan 900 gigaton air dalam 50 tahun terakhir.

"Ini berkontribusi terhadap kenaikan permukaan air laut hingga 20 cm sejak 1900," katanya.

Ia juga mencatat sekitar 32 juta orang terdampak banjir, sementara 680 juta orang di pesisir terancam oleh naiknya air laut. Selain itu, 29 juta orang mengalami dampak kekeringan, dan pada 2050 diperkirakan tiga perempat wilayah dunia akan menghadapi krisis air.

"Pencemaran juga menjadi ancaman serius. Sebanyak tiga miliar orang hidup dengan risiko air terkontaminasi," ujarnya.

Menurut Retno, krisis air ini membutuhkan kerja sama global antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Air adalah sumber kehidupan dan elemen utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," tutup mantan Menteri Luar Negeri RI ini.