Pemerintah Antisipasi Krisis Air Akibat Perubahan Iklim
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berupaya mengantisipasi tantangan persoalan air yang semakin kompleks akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sigit Reliantoro mengatakan terdapat disparitas antara perkotaan dan pedesaan dalam akses air bersih. Di sisi lain perubahan iklim telah mengubah pola intensitas hujan secara drastis.
"Baru-baru ini, Bekasi dan Jakarta dilanda banjir akibat curah hujan ekstrem 115 milimeter (mm), padahal 100 mm saja sudah masuk kategori ekstrem," kata Sigit pada acara Forum Air Indonesia di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurutnya, aktivitas manusia yang mengganggu tutupan lahan memperburuk kondisi ini. Catatan KLH menunjukkan tutupan vegetasi hutan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi hanya tersisa 3,53%, sedangkan di hulu DAS Ciliwung hanya 10–11%.
"Saat hujan deras, sekitar 80% air menjadi limpasan, meningkatkan risiko banjir," ujarnya.
Ia menambahkan ketersediaan air di Indonesia tidak merata. Jawa dan Bali-Nusa Tenggara masuk kategori kritis dengan defisit air di Jawa mencapai 118 miliar meter kubik per tahun. Sebaliknya, Sumatera dan Kalimantan masih memiliki cadangan air yang cukup.
Dari sisi kualitas, pemantauan terhadap 2.195 sungai menunjukkan hanya 2,19% titik yang memenuhi baku mutu air, sementara 96% tercemar ringan dan sebagian kecil tercemar berat.
"Pencemaran ini menyulitkan penyediaan air bersih karena membutuhkan teknologi pengolahan lebih canggih dan berbiaya tinggi," kata Sigit.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas tampungan air melalui konservasi dan revitalisasi sumber air seperti danau, situ, dan air tanah.
"Kami juga meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk pertanian dengan metode padi hemat air yang dapat mengurangi pemakaian air hingga 30% serta meningkatkan produktivitas hingga dua ton per hektare," ujarnya.
Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sigit Reliantoro mengatakan terdapat disparitas antara perkotaan dan pedesaan dalam akses air bersih. Di sisi lain perubahan iklim telah mengubah pola intensitas hujan secara drastis.
"Baru-baru ini, Bekasi dan Jakarta dilanda banjir akibat curah hujan ekstrem 115 milimeter (mm), padahal 100 mm saja sudah masuk kategori ekstrem," kata Sigit pada acara Forum Air Indonesia di Jakarta, Rabu (26/3).
Menurutnya, aktivitas manusia yang mengganggu tutupan lahan memperburuk kondisi ini. Catatan KLH menunjukkan tutupan vegetasi hutan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi hanya tersisa 3,53%, sedangkan di hulu DAS Ciliwung hanya 10–11%.
"Saat hujan deras, sekitar 80% air menjadi limpasan, meningkatkan risiko banjir," ujarnya.
Ia menambahkan ketersediaan air di Indonesia tidak merata. Jawa dan Bali-Nusa Tenggara masuk kategori kritis dengan defisit air di Jawa mencapai 118 miliar meter kubik per tahun. Sebaliknya, Sumatera dan Kalimantan masih memiliki cadangan air yang cukup.
Dari sisi kualitas, pemantauan terhadap 2.195 sungai menunjukkan hanya 2,19% titik yang memenuhi baku mutu air, sementara 96% tercemar ringan dan sebagian kecil tercemar berat.
"Pencemaran ini menyulitkan penyediaan air bersih karena membutuhkan teknologi pengolahan lebih canggih dan berbiaya tinggi," kata Sigit.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas tampungan air melalui konservasi dan revitalisasi sumber air seperti danau, situ, dan air tanah.
"Kami juga meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk pertanian dengan metode padi hemat air yang dapat mengurangi pemakaian air hingga 30% serta meningkatkan produktivitas hingga dua ton per hektare," ujarnya.
Lihat Juga :
