Zulhas Temui Jokowi, PPP Singgung Sehat Tidaknya Demokrasi Koalisi Gemuk
A
A
A
JAKARTA - PPP mengaku tidak masalah dengan pertemuan Ketua Umum PAN terpilih Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (6/3/2020) pagi tadi. PPP juga tidak keberatan jika nantinya PAN masuk koalisi pemerintah.
Namun, PPP mempertanyakan apakah nantinya demokrasi akan sehat atau tidak jika koalisi pemerintah kian bertambah dan mengurangi jumlah parpol di luar pemerintahan. (Baca juga: Zulkifli Hasan Temui Jokowi, PPP Tak Masalah jika PAN Masuk Koalisi)
“Pak Zul ke Istana kan memang selama ini silaturahmi dengan Pak Jokowi juga bagus. Kenapa harus dipersoalkan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Soal apakah pertemuan itu dalam rangka menyampaikan keinginan PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, menurut Arsul, semestinya hal itu ditanyakan langsung kepada Zulhas. PPP atau partai lainnya tidak berhak ikut campur soal itu. “Karena, soal koalisi itu sepenuhnya urusannya sebuah partai yang mau berkoalisi dengan Pak Jokowi, gitu loh,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Arsul juga mengaku tidak masalah jika memang nantinya ada partai yang baru bergabung dengan pemerintah kemudian langsung mendapatkan jatah menteri. Hanya saja, dia mempertanyakan apakah demokrasi masih sehat jika koalisi pemerintah semakin gemuk.
“Cuma satu saja, apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu, pertanyaan itu. Tapi, tidak ada kemudian halangan secara hukum, secara politik, gitu ya. Pak Zul ke sana aja udah geger, orang Pak Zul udah kangen sama Pak Jokowi,” Ketua Fraksi PPP DPR itu.
Namun, PPP mempertanyakan apakah nantinya demokrasi akan sehat atau tidak jika koalisi pemerintah kian bertambah dan mengurangi jumlah parpol di luar pemerintahan. (Baca juga: Zulkifli Hasan Temui Jokowi, PPP Tak Masalah jika PAN Masuk Koalisi)
“Pak Zul ke Istana kan memang selama ini silaturahmi dengan Pak Jokowi juga bagus. Kenapa harus dipersoalkan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
Soal apakah pertemuan itu dalam rangka menyampaikan keinginan PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, menurut Arsul, semestinya hal itu ditanyakan langsung kepada Zulhas. PPP atau partai lainnya tidak berhak ikut campur soal itu. “Karena, soal koalisi itu sepenuhnya urusannya sebuah partai yang mau berkoalisi dengan Pak Jokowi, gitu loh,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Arsul juga mengaku tidak masalah jika memang nantinya ada partai yang baru bergabung dengan pemerintah kemudian langsung mendapatkan jatah menteri. Hanya saja, dia mempertanyakan apakah demokrasi masih sehat jika koalisi pemerintah semakin gemuk.
“Cuma satu saja, apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu, pertanyaan itu. Tapi, tidak ada kemudian halangan secara hukum, secara politik, gitu ya. Pak Zul ke sana aja udah geger, orang Pak Zul udah kangen sama Pak Jokowi,” Ketua Fraksi PPP DPR itu.
(cip)