Hadiri Konfederasi Buruh di Asia, Delegasi Indonesia Bahas Keadilan Tenaga Kerja di Dunia
loading...
Delegasi Indonesia hadiri International Trade Union Confederation (ITUC) Asia Pasific Regional Pre-ILC Meeting di Manila, Philipina. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Delegasi Indonesia hadiri International Trade Union Confederation (ITUC) Asia Pasific Regional Pre-ILC Meeting di Manila, Philipina. Delegasi Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan yang telah dibahas agar menghasilkan kebijakan yang lebih adil bagi pekerja di Indonesia dan dunia.
Kegiatan ITUC-Asia Pacific Regional Pre-ILC Meeting akan berlangsung selama tiga hari dari 25-27 maret 2025. Delegasi Indonesia diwakili olehh William Yani Wea dari Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Martua Raja dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Pertemuan ITUC-Asia Pasific tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Sidang ke-113 Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) 2025, yang akan membahas berbagai isu ketenagakerjaan global.
Acara ini mempertemukan perwakilan serikat pekerja dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk berdiskusi mengenai tantangan ketenagakerjaan di era digital, mekanisme pengawasan ILO, serta strategi advokasi bagi pekerja di berbagai sektor.
Pada hari pertama kegiatan bertema Standar Ketenagakerjaan dalam Ekonomi Platform, Delegasi Indonesia akan fokus terhadapi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja di sektor digital, termasuk pengemudi transportasi online dan pekerja e-commerce.
William Yani Wea mengatakan, regulasi harus memastikan bahwa pekerja platform memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang jelas, termasuk jaminan sosial, upah layak, dan perlindungan kerja.
“Pemerintah harus membuat aturan perlindungan terhadap pekerja Platform seperti pengenudi motor dan mobil di Platform Gojek,” kata William Yani Wea, Senin (24/3/2025).
Kemudian, pada hari kedua kegiatan diskusi bertema Perlindungan Hak Pekerja dan Tantangan Ketenagakerjaan 2024, delegasi Indonesia berharap agar dalam era digital saat ini, negara-negara Asia yang mempekerjakan pelerja secara legal harus ditindak tegas.
Misalnya saja scam online di Kamboja dan Myanmar yang kerap sekali mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara legal.
“Sanksi pelanggar ketenagakerjaan harus ditindak tegas,” ujar Yani yang juga merupakan Ketua Serikat Pejerja Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (IIMPPI).
Sementara itu, pada hari terakhir pertemuan ITUC-Asia Pacifi yang membahas strategi advokasi menuju Sidang ILC 2025, Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa saran dan rekomendas, di antaranya yaitu Regulasi yang Lebih Kuat bagi Pekerja Digital; Penguatan Perlindungan bagi Serikat Pekerja; Standar Perlindungan terhadap Bahaya Biologis; Penegakan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar; Strategi Transisi Pekerja Informal ke Formal
“Sidang ILC 2025 akan menjadi momen penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah perubahan ekonomi global. Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong regulasi yang lebih adil bagi pekerja,” tegasnya.
Kegiatan ITUC-Asia Pacific Regional Pre-ILC Meeting akan berlangsung selama tiga hari dari 25-27 maret 2025. Delegasi Indonesia diwakili olehh William Yani Wea dari Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Martua Raja dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
Pertemuan ITUC-Asia Pasific tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Sidang ke-113 Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) 2025, yang akan membahas berbagai isu ketenagakerjaan global.
Acara ini mempertemukan perwakilan serikat pekerja dari seluruh kawasan Asia-Pasifik untuk berdiskusi mengenai tantangan ketenagakerjaan di era digital, mekanisme pengawasan ILO, serta strategi advokasi bagi pekerja di berbagai sektor.
Pada hari pertama kegiatan bertema Standar Ketenagakerjaan dalam Ekonomi Platform, Delegasi Indonesia akan fokus terhadapi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja di sektor digital, termasuk pengemudi transportasi online dan pekerja e-commerce.
William Yani Wea mengatakan, regulasi harus memastikan bahwa pekerja platform memiliki hak-hak ketenagakerjaan yang jelas, termasuk jaminan sosial, upah layak, dan perlindungan kerja.
“Pemerintah harus membuat aturan perlindungan terhadap pekerja Platform seperti pengenudi motor dan mobil di Platform Gojek,” kata William Yani Wea, Senin (24/3/2025).
Kemudian, pada hari kedua kegiatan diskusi bertema Perlindungan Hak Pekerja dan Tantangan Ketenagakerjaan 2024, delegasi Indonesia berharap agar dalam era digital saat ini, negara-negara Asia yang mempekerjakan pelerja secara legal harus ditindak tegas.
Misalnya saja scam online di Kamboja dan Myanmar yang kerap sekali mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara legal.
“Sanksi pelanggar ketenagakerjaan harus ditindak tegas,” ujar Yani yang juga merupakan Ketua Serikat Pejerja Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (IIMPPI).
Sementara itu, pada hari terakhir pertemuan ITUC-Asia Pacifi yang membahas strategi advokasi menuju Sidang ILC 2025, Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa saran dan rekomendas, di antaranya yaitu Regulasi yang Lebih Kuat bagi Pekerja Digital; Penguatan Perlindungan bagi Serikat Pekerja; Standar Perlindungan terhadap Bahaya Biologis; Penegakan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar; Strategi Transisi Pekerja Informal ke Formal
“Sidang ILC 2025 akan menjadi momen penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah perubahan ekonomi global. Indonesia harus berperan aktif dalam mendorong regulasi yang lebih adil bagi pekerja,” tegasnya.
(abd)
Lihat Juga :
