MIL: Inisiatif Kolaboratif Tingkatkan Kesadaran Kritis Masyarakat di Tengah Kebijakan Nasional
loading...
Setiaudi and Partner Consulting bersama IJTI, MNC Trijaya Network, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta menginisiasi program Media Informasi dan Literasi (MIL). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Setiaudi and Partner Consulting bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), MNC Trijaya Network, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta menginisiasi program Media Informasi dan Literasi (MIL).
Hal itu menyikapi meningkatnya dinamika kebijakan nasional dan perdebatan publik yang mencerminkan keresahan masyarakat melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Mengusung tagline "Think, Verify, Share: Be Media Information Literate!", inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis publik dalam memahami dan menyikapi informasi serta kebijakan secara lebih berimbang.
Dalam konferensi pers dan talkshow yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, para narasumber menyoroti pentingnya literasi media dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.
Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menekankan bahwa di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa.
"Di tengah kompleksitas informasi saat ini penting bagi kita semua, termasuk generasi muda untuk memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi secara cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Komisi X DPR mendukung penuh inisiatif seperti MIL yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman media yang baik," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).
Dia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan seringkali disalahartikan sebagai sekadar pemotongan anggaran, padahal efisiensi seharusnya diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui inovasi dan kreativitas.
Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid menggarisbawahi rendahnya literasi di Indonesia menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani.
"Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi bangsa. Efisiensi anggaran di sektor ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui literasi media, kita harapkan masyarakat dapat memahami duduk permasalahan secara utuh dan berkontribusi dalam mencari solusi yang konstruktif," jelasnya.
Gamal juga menyoroti skor PISA Indonesia saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia. Jika pola ini terus berlanjut diperlukan waktu puluhan tahun untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.
"Artinya, saya ingin katakan kita punya krisis literasi hari ini. Semua indikator dunia menunjukkan hasil yang sama," ucapnya.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Gogot Suharwoto menegaskan literasi media harus mulai ditanamkan sejak usia dini.
"Kemampuan untuk berpikir kritis dan memilah informasi yang benar adalah bekal penting bagi generasi penerus bangsa di era digital ini," katanya.
Kementerian Pendidikan sangat mendukung inisiatif seperti MIL sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan literasi yang lebih baik.
Kepala Perpustakaan Nasional Prof E Aminudin Aziz menambahkan perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi media.
"Perpustakaan Nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi media. Kegiatan MIL ini sejalan dengan upaya kami untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.
Dari perspektif kebebasan pers dan peran media, Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu menyampaikan bahwa peningkatan literasi media di masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab.
"Dewan Pers mendukung penuh upaya peningkatan literasi media di masyarakat. Khalayak yang cerdas dalam bermedia akan turut menciptakan ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab. Kegiatan MIL ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut," katanya.
Sementara, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menyoroti pentingnya peran jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
"IJTI sebagai organisasi profesi jurnalis televisi merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi media masyarakat. Kolaborasi dalam MIL ini adalah wujud komitmen kami untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta memberdayakan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi," ungkapnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap MIL dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan literasi media di Indonesia.
Pendekatan Pentahelix dan Hexahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, media, komunitas, hingga sektor swasta, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan mandiri dalam mengakses serta menyaring informasi.
Sebagai tindak lanjut, IJTI dan MNC Trijaya Network berencana memperluas kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Perpustakaan Nasional, dan pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan masyarakat semakin kritis dalam mengonsumsi informasi dan semakin bijak dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Hal itu menyikapi meningkatnya dinamika kebijakan nasional dan perdebatan publik yang mencerminkan keresahan masyarakat melalui tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu di media sosial.
Mengusung tagline "Think, Verify, Share: Be Media Information Literate!", inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis publik dalam memahami dan menyikapi informasi serta kebijakan secara lebih berimbang.
Dalam konferensi pers dan talkshow yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, para narasumber menyoroti pentingnya literasi media dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan kritis.
Wakil Ketua Komisi X DPR Himmatul Aliyah menekankan bahwa di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa.
"Di tengah kompleksitas informasi saat ini penting bagi kita semua, termasuk generasi muda untuk memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi secara cerdas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Komisi X DPR mendukung penuh inisiatif seperti MIL yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemahaman media yang baik," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).
Dia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan seringkali disalahartikan sebagai sekadar pemotongan anggaran, padahal efisiensi seharusnya diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran melalui inovasi dan kreativitas.
Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid menggarisbawahi rendahnya literasi di Indonesia menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani.
"Kesehatan dan pendidikan adalah fondasi bangsa. Efisiensi anggaran di sektor ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui literasi media, kita harapkan masyarakat dapat memahami duduk permasalahan secara utuh dan berkontribusi dalam mencari solusi yang konstruktif," jelasnya.
Gamal juga menyoroti skor PISA Indonesia saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia. Jika pola ini terus berlanjut diperlukan waktu puluhan tahun untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju.
"Artinya, saya ingin katakan kita punya krisis literasi hari ini. Semua indikator dunia menunjukkan hasil yang sama," ucapnya.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Gogot Suharwoto menegaskan literasi media harus mulai ditanamkan sejak usia dini.
"Kemampuan untuk berpikir kritis dan memilah informasi yang benar adalah bekal penting bagi generasi penerus bangsa di era digital ini," katanya.
Kementerian Pendidikan sangat mendukung inisiatif seperti MIL sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan literasi yang lebih baik.
Kepala Perpustakaan Nasional Prof E Aminudin Aziz menambahkan perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi media.
"Perpustakaan Nasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi media. Kegiatan MIL ini sejalan dengan upaya kami untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan literasi yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.
Dari perspektif kebebasan pers dan peran media, Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu menyampaikan bahwa peningkatan literasi media di masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab.
"Dewan Pers mendukung penuh upaya peningkatan literasi media di masyarakat. Khalayak yang cerdas dalam bermedia akan turut menciptakan ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab. Kegiatan MIL ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut," katanya.
Sementara, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menyoroti pentingnya peran jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
"IJTI sebagai organisasi profesi jurnalis televisi merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi media masyarakat. Kolaborasi dalam MIL ini adalah wujud komitmen kami untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, serta memberdayakan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi," ungkapnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, para pemangku kepentingan berharap MIL dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan literasi media di Indonesia.
Pendekatan Pentahelix dan Hexahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, media, komunitas, hingga sektor swasta, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan mandiri dalam mengakses serta menyaring informasi.
Sebagai tindak lanjut, IJTI dan MNC Trijaya Network berencana memperluas kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Perpustakaan Nasional, dan pemerintah daerah sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan masyarakat semakin kritis dalam mengonsumsi informasi dan semakin bijak dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.
(jon)
Lihat Juga :
