Bangun IKN, Gerbangtara Usulkan Perkuat SDM Sebagai Penunjang Infrastruktur
Rabu, 19 Maret 2025 - 21:57 WIB
loading...
Perkembangan teknologi yang pesat di Asia, termasuk Indonesia menuntut kesiapan SDM agar tidak tertinggal dalam arus perubahan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Perkembangan teknologi yang pesat di Asia, termasuk Indonesia menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar tidak tertinggal dalam arus perubahan.
Hal ini disampaikan Aie Natasha, CEO Enable Project dan Koordinator Konsorsium Gerbangtara dalam sesi Frontline Perspectives: Safeguarding Human and Environmental Rights in New Technology di konferensi Corporate Sustainability and Environmental Rights in Asia yang berlangsung di United Nations Conference Centre (UNCC-BKK), Bangkok (18/3/2025).
Baca juga: Gerbangtara Dorong Akademisi Wujudkan IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan
Aie menekankan pembangunan infrastruktur teknologi harus sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM agar tidak memicu ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Kita sering berbicara tentang transisi yang adil, tetapi tanpa strategi berkelanjutan yang didukung pemerintah dan sektor bisnis, pengembangan infrastruktur pun akan terhambat. Tantangan terbesar bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Sebagai contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia menjadi salah satu proyek besar yang membutuhkan kesiapan SDM untuk mendukung pengembangan infrastruktur.
Dalam konteks ini, Gerakan Bangun Nusantara (Gerbangtara) hadir sebagai inisiatif kolaboratif yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Aie juga menyoroti ketimpangan akses teknologi yang masih menjadi tantangan, terutama bagi komunitas pedesaan dan masyarakat adat di Asia.
Menurut dia, investasi teknologi harus didahului dengan kesiapan SDM yang akan mengoperasikannya. “Perbedaan antara kota besar dan daerah terpencil bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan tenaga kerja. Apakah mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam ekonomi hijau? Ini yang harus kita dorong,” kata Aie.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya investasi dalam green skills, keterampilan berbasis keberlanjutan yang mendukung transisi energi ramah lingkungan.
“Penguatan SDM dengan keterampilan hijau adalah kunci menghadapi tantangan industri masa depan sekaligus membuka peluang inovasi dalam ekonomi sirkular,” ucapnya.
Menurut Aie, kolaborasi lintas sektor (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media, menjadi faktor utama dalam mendorong kebijakan serta praktik bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Konferensi ini menghadirkan berbagai pakar global, termasuk Ben Hardman (Mekong Legal Director, Earth Rights International), Sarayu Natarajan (Founder, Aapti Institute), Patchareeboon Sakulpitakphon (Sustainability and Impact Lead, PALO IT Thailand), dan Jehan Wan Aziz (Rule of Law Lead, UNDP Malaysia).
Hal ini disampaikan Aie Natasha, CEO Enable Project dan Koordinator Konsorsium Gerbangtara dalam sesi Frontline Perspectives: Safeguarding Human and Environmental Rights in New Technology di konferensi Corporate Sustainability and Environmental Rights in Asia yang berlangsung di United Nations Conference Centre (UNCC-BKK), Bangkok (18/3/2025).
Baca juga: Gerbangtara Dorong Akademisi Wujudkan IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan
Aie menekankan pembangunan infrastruktur teknologi harus sejalan dengan peningkatan kapasitas SDM agar tidak memicu ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Kita sering berbicara tentang transisi yang adil, tetapi tanpa strategi berkelanjutan yang didukung pemerintah dan sektor bisnis, pengembangan infrastruktur pun akan terhambat. Tantangan terbesar bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Sebagai contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia menjadi salah satu proyek besar yang membutuhkan kesiapan SDM untuk mendukung pengembangan infrastruktur.
Dalam konteks ini, Gerakan Bangun Nusantara (Gerbangtara) hadir sebagai inisiatif kolaboratif yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Aie juga menyoroti ketimpangan akses teknologi yang masih menjadi tantangan, terutama bagi komunitas pedesaan dan masyarakat adat di Asia.
Menurut dia, investasi teknologi harus didahului dengan kesiapan SDM yang akan mengoperasikannya. “Perbedaan antara kota besar dan daerah terpencil bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan tenaga kerja. Apakah mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, terutama dalam ekonomi hijau? Ini yang harus kita dorong,” kata Aie.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya investasi dalam green skills, keterampilan berbasis keberlanjutan yang mendukung transisi energi ramah lingkungan.
“Penguatan SDM dengan keterampilan hijau adalah kunci menghadapi tantangan industri masa depan sekaligus membuka peluang inovasi dalam ekonomi sirkular,” ucapnya.
Menurut Aie, kolaborasi lintas sektor (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan media, menjadi faktor utama dalam mendorong kebijakan serta praktik bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Konferensi ini menghadirkan berbagai pakar global, termasuk Ben Hardman (Mekong Legal Director, Earth Rights International), Sarayu Natarajan (Founder, Aapti Institute), Patchareeboon Sakulpitakphon (Sustainability and Impact Lead, PALO IT Thailand), dan Jehan Wan Aziz (Rule of Law Lead, UNDP Malaysia).
(jon)
Lihat Juga :
