Respons Hukuman Mati Koruptor, Pakar Hukum Henry: Harus Dibarengi Perbaikan Sistem
Selasa, 18 Maret 2025 - 20:08 WIB
loading...
A
A
A
"Hukuman mati, misalnya untuk penegak hukum akan memberi efek jera sementara. Tanpa perbaikan sistem, korupsi akan terus berulang," ujar Henry, Selasa (18/3/2025).
Menurut dia, kasus-kasus korupsi jumbo seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, dan PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara pion yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.
Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar memandang tindakan menempatkan hukum di bawah politik memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka.
"Selalu ada wacana, siapa pun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Bahkan ketika data-data yang bisa menjadi alat bukti dilampirkan sebagai laporan, ternyata juga mandek. Ini membuktikan bahwa rakyat tak punya kuasa membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi," ungkap Henry.
Dia menilai tidak menjadi jaminan bahwa hukuman mati adalah solusi terbaik. Sebab, jika hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik atau kekuasaan bisa saja membuat orang tak bersalah akhirnya didakwa korupsi karena tak sejalan dengan kekuasaan.
Menurut dia, kasus-kasus korupsi jumbo seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, dan PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara pion yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.
Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Golkar memandang tindakan menempatkan hukum di bawah politik memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka.
"Selalu ada wacana, siapa pun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Bahkan ketika data-data yang bisa menjadi alat bukti dilampirkan sebagai laporan, ternyata juga mandek. Ini membuktikan bahwa rakyat tak punya kuasa membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi," ungkap Henry.
Dia menilai tidak menjadi jaminan bahwa hukuman mati adalah solusi terbaik. Sebab, jika hukum masih bisa diintervensi kekuatan politik atau kekuasaan bisa saja membuat orang tak bersalah akhirnya didakwa korupsi karena tak sejalan dengan kekuasaan.
Lihat Juga :
