Polemik RUU TNI, Ini Kekhawatiran Wasekjen PB HMI jika Disahkan
Minggu, 16 Maret 2025 - 19:32 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Deretan Mayor Jenderal yang Masuk Daftar Mutasi TNI 14 Maret 2025
Dalam kesempatan tersebut, PB HMI mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil untuk bergandengan tangan menanggapi secara kritis RUU ini. “Kita harus berjuang bersama agar Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat dan menjauhkan diri dari otoritarianisme yang bisa merusak tatanan negara yang sudah diperjuangkan sejak reformasi,” tegas Taslam.
Mereka juga mendesak DPR untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang telah lama dibangun. PB HMI juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibangun dengan pola otoriter, melainkan negara yang menghargai kebebasan individu dan supremasi hukum.
“Jika RUU TNI disahkan, bukan hanya masa depan demokrasi yang terancam, tetapi juga akan mencederai perjuangan panjang kita untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah politikus dari berbagai partai politik juga menyatakan keprihatinan terkait beberapa pasal dalam RUU TNI yang dianggap kontroversial. Proses pembahasan RUU ini pun diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang memanas di DPR dalam beberapa minggu mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, PB HMI mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil untuk bergandengan tangan menanggapi secara kritis RUU ini. “Kita harus berjuang bersama agar Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang sehat dan menjauhkan diri dari otoritarianisme yang bisa merusak tatanan negara yang sudah diperjuangkan sejak reformasi,” tegas Taslam.
Mereka juga mendesak DPR untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang telah lama dibangun. PB HMI juga mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibangun dengan pola otoriter, melainkan negara yang menghargai kebebasan individu dan supremasi hukum.
“Jika RUU TNI disahkan, bukan hanya masa depan demokrasi yang terancam, tetapi juga akan mencederai perjuangan panjang kita untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah politikus dari berbagai partai politik juga menyatakan keprihatinan terkait beberapa pasal dalam RUU TNI yang dianggap kontroversial. Proses pembahasan RUU ini pun diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang memanas di DPR dalam beberapa minggu mendatang.
(rca)
Lihat Juga :
