Moratorium Umrah, DPR Minta Pemerintah Dekati Otoritas Arab Saudi

JAKARTA - DPR meminta Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi terkait penghentian sementara umrah.

Adapun keputusan Arab Saudi yang menangguhkan sementara semua perjalanan umrah, termasuk kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah itu diambil untuk mencegah masuknya wabah virus Corona.

"Terkait dengan kebijakan penghentian sementara calon jamaah umroh akibat virus corona, Pemerintah Indonesia agar melakukan pendekatan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada SINDOnews, Kamis (27/2/2020).

Menurut politikus Partai Golkar ini, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan. "Pertama, saya sebetulnya menginginkan agar khusus negara-negara yang tidak terpapar positif virus corona diberikan kesempatan untuk dapat tetap masuk ke Arab Saudi," tuturnya.

Kedua, kata dia, Kerajaan Arab Saudi meminta kepada masing-masing negara untuk melakukan screening kesehatan di negaranya masing-masing untuk mengidentifikasi apakah terinfeksi atau tidak.

"Jika terinfeksi jangan diberangkatkan," ujarnya. (Baca Juga: Arab Saudi Tangguhkan Layanan Umrah, Menteri Agama: Demi Keselamatan)

Dia mengatakan, Kerajaan Arab Saudi juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di bandara udaranya.

"Jika ada suspect tentu tak boleh masuk. Ini mungkin tawaran yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian jamaah umrah Indonesia masih dapat menjalankan ibadah umrah," tuturnya.