DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah menjelaskan secara detaik tentang program kartu prakerja sebelum diluncurkan Maret mendatang.

Komisi IX menyatakan baru mendapatkan penjelasan secara setengah-setengah dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah.

“Kita sudah pernah menanyakan, waktu itu konsep belum selesai. Jadi belum utuh dijelaskan. Kita berharap itu bisa dijelaskan pemerintah juga supaya masyarakat ngerti, apalagi DPR. DPR aja belum tahu secara detail apalagi masyarakat. Apalagi berubah-berubah, katanya Maret, nanti berubah lagi,” kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, di EdunSenayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Saleh menjelaskan, ketika itu pemerintah menjelaskan mau membentuk project manager officer (PMP). Namun belum jelas apakah PMO sudah ada atau belum.

Apabila sudah ada, lanjut dia, bagaimana hubungan PMO dengan pemerintah karena pihaknya menangkap PMO ini sepertinya semacam organisasi dari luar pemerintah dan mereka yang akan mengerjakan semua program kartu prakerja ini.

“Nah itu kita mau tahu dulu hubungannya seperti apa? Apakah itu ada pegawai negerinya juga? Atau itu akan ada pemerintah di dalamnya atau swasta.Karena di kementerian yang di Menko Perekonomian itu enggak ada yang bisa mengerjakan. Karena kementerian teknis yang semestinya mengerjakan,” ujarnya. (Baca Juga: Dipercepat, Kartu Prakerja Diluncurkan Bulan Depan di Tiga Daerah)

Menurut dia, semestinya kartu prakerja ini dikelola secara khusus oleh Kemenaker tapi program ini justru berada di bawah Menko Perekonomian. Karena itu, Komisi IX ingin melihat efektivitas program ini kalau dikerjakan oleh Kemenko Perekonomian.

Kemudian, Saleh melanjutkan, dari sisi keadilannya akan bagaimana jika program ini hanya untuk daerah terdampak pariwisata. Bagaimana dengan mereka yang bukan di tempat pariwisata yang juga banyak pengangguran. Padahal, tujuan dari program kartu prakerja ini untuk orang yang belum bekerja atau baru saja di-PHK untuk ditingkatkan keahliannya.

“Skilling, reskilling dan upskilling. Jadi memberikan skill, menambah skill dan meningkatkan skill. Kita berharap ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat, memang tidak mungkin menyentuh semua orang karena masih 2 juta. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Wakil Ketua Fraksi PAN itu.

Mengenai pengawasan program ini, Saleh berpandangan hal itu bisa dilakukan berlapis, baik pengawasan internal maupun yang dilakukan DPR.

Dia menegaskan DPR saja akan mengawal program ini dengan berbagai fungsi yang dimiliki. Juga tentu aparat penegak hukum agar program ini tepat sasaran.

“Saya minta karena nilainya besar bisa didampingi oleh para penegak hukum supaya nanti ini tercapai sesuai apa yang diharapkan,” tandasnya.