Komisi IV Desak Aparat Usut Dugaan Praktik Pengoplosan Beras
Rabu, 05 Maret 2025 - 13:13 WIB
loading...
Komisi IV DPR mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Foto ilustrasi/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Komisi IV DPR mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Kasus pengoplosan beras tersebut viral di media sosial (medsos).
Tak hanya itu, DPR juga mendesak Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab,” kata anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, Rabu (5/3/2025).
Baca juga: Modus Beras Bulog Dipermak Jadi Premium, IRT Malang Raup Untung Rp45 Juta
Legislator PKS itu menegaskan praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.
“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Baca juga: Tergiur Harga Mahal, Emak-emak di Malang Kemas Beras Bulog Menjadi Premium
Johan memandang, praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Johan juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan.
"Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak-pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat-sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” katanya.
Tak hanya itu, DPR juga mendesak Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap distribusi beras di lapangan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini. Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab,” kata anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, Rabu (5/3/2025).
Baca juga: Modus Beras Bulog Dipermak Jadi Premium, IRT Malang Raup Untung Rp45 Juta
Legislator PKS itu menegaskan praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan, sesuatu yang bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor pangan.
“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Baca juga: Tergiur Harga Mahal, Emak-emak di Malang Kemas Beras Bulog Menjadi Premium
Johan memandang, praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kita sedang berupaya keras untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor, tetapi tindakan seperti ini justru melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Johan juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan.
"Swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak-pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat-sama-sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. Jangan biarkan ulah segelintir oknum merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
