Vanita Naraya Tekankan Pentingnya Perempuan dalam Ketahanan Negara
Selasa, 25 Februari 2025 - 22:39 WIB
loading...
Ketua Vanita Naraya Foundation Diah Pitaloka menekankan pentingnya perempuan dalam ketahanan negara. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Vanita Naraya Foundation Diah Pitaloka menekankan pentingnya perempuan dalam ketahanan negara. Indonesia telah memiliki beberapa Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait perempuan, namun implementasinya masih perlu diperkuat.
“Tentu ini membutuhkan kerja sama dengan sejumlah kementerian dalam implementasi peran aktif perempuan dalam wilayah pertahanan dan ketahanan negara,” ujarnya dalam FGD Women, Peace, dan Security di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Baca juga: Indonesia Dorong Pemberdayaaan Perempuan di Negara-negara Islam
Dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk memastikan rencana tersebut benar-benar terlaksana. Diah menyoroti bagaimana pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Perempuan tidak hanya sekadar korban dalam berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor aktif dalam pertahanan negara. Selama ini, ketahanan dan pertahanan negara masih sering dikaitkan dengan kekuatan militer dan alat perang.
Namun, dalam konteks modern, perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga mencakup strategi pertahanan informasi, ketahanan ekonomi dan iklim. Dalam berbagai aspek tersebut, perempuan memiliki peran yang sangat penting.
Dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian dari tenaga kerja dan penggerak ekonomi informal memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas. Begitu pula dalam keamanan lingkungan di mana perempuan sering menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, perempuan juga berada dalam posisi rentan di berbagai arena konflik dan krisis seperti kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, dan kekerasan berbasis gender. Kkarena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya melihat perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai inisiator solusi ketahanan nasional.
Diah berharap forum yang diadakan ini dapat melahirkan strategi dan program nyata yang bisa diterapkan di setiap wilayah kerja pemerintah. Dia juga menyebutkan adanya opsi keterlibatan kepolisian dalam forum ini yang memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu menempatkan perempuan tidak hanya sebagai korban atau calon korban, tetapi juga sebagai aktor aktif. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan peran dalam membangun konsep pertahanan dan ketahanan nasional,” katanya.
“Tentu ini membutuhkan kerja sama dengan sejumlah kementerian dalam implementasi peran aktif perempuan dalam wilayah pertahanan dan ketahanan negara,” ujarnya dalam FGD Women, Peace, dan Security di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Baca juga: Indonesia Dorong Pemberdayaaan Perempuan di Negara-negara Islam
Dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk memastikan rencana tersebut benar-benar terlaksana. Diah menyoroti bagaimana pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) harus menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Perempuan tidak hanya sekadar korban dalam berbagai konflik atau krisis, tetapi juga harus diakui sebagai aktor aktif dalam pertahanan negara. Selama ini, ketahanan dan pertahanan negara masih sering dikaitkan dengan kekuatan militer dan alat perang.
Namun, dalam konteks modern, perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga mencakup strategi pertahanan informasi, ketahanan ekonomi dan iklim. Dalam berbagai aspek tersebut, perempuan memiliki peran yang sangat penting.
Dalam isu ketahanan ekonomi, perempuan sebagai bagian dari tenaga kerja dan penggerak ekonomi informal memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas. Begitu pula dalam keamanan lingkungan di mana perempuan sering menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, perempuan juga berada dalam posisi rentan di berbagai arena konflik dan krisis seperti kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, dan kekerasan berbasis gender. Kkarena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya melihat perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai inisiator solusi ketahanan nasional.
Diah berharap forum yang diadakan ini dapat melahirkan strategi dan program nyata yang bisa diterapkan di setiap wilayah kerja pemerintah. Dia juga menyebutkan adanya opsi keterlibatan kepolisian dalam forum ini yang memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita perlu menempatkan perempuan tidak hanya sebagai korban atau calon korban, tetapi juga sebagai aktor aktif. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan peran dalam membangun konsep pertahanan dan ketahanan nasional,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
