Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK
Sabtu, 22 Februari 2025 - 21:45 WIB
loading...
A
A
A
"Dan waktu itu secara singkat yang bersangkutan menjawab kurang lebih sebagaimana dalam rekaman tersebut. Tetapi karena situasi acara, maka hanya bisa bicara singkat saja," kata Novel.
Baca juga: Heboh Video Hasto Beredar Luas, Tuding Jokowi Dalang Pelemahan KPK
Sementara itu, dalam video yang beredar itu Hasto menceritakan bahwa dia bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan sejumlah tokoh civil society lainnya di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengatakan bahwa yang memelopori revisi UU KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.
"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," katanya.
Hasto menceritakan bahwa sebagai Sekretaris Jenderal DPD PDI Perjuangan, dia menyampaikan kepada Novel bahwa PDI Perjuangan di bawah Ketum Megawati Soekarnoputri getol memerangi korupsi. "Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," katanya.
Hasto juga mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowi ketika putranya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution saat itu akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo dan Medan. Bahkan, Hasto mengaku telah memberikan masukan saat bertemu Jokowi di Istana Negara bahwa pencalonan anak dan menantu itu berpotensi membuat keduanya terindikasi suap, gratifikasi, dan tindak korupsi.
"Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Masa saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah Presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi Wali Kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden," kata Hasto.
Baca juga: Heboh Video Hasto Beredar Luas, Tuding Jokowi Dalang Pelemahan KPK
Sementara itu, dalam video yang beredar itu Hasto menceritakan bahwa dia bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan sejumlah tokoh civil society lainnya di Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengatakan bahwa yang memelopori revisi UU KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.
"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," katanya.
Hasto menceritakan bahwa sebagai Sekretaris Jenderal DPD PDI Perjuangan, dia menyampaikan kepada Novel bahwa PDI Perjuangan di bawah Ketum Megawati Soekarnoputri getol memerangi korupsi. "Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah," katanya.
Hasto juga mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowi ketika putranya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution saat itu akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo dan Medan. Bahkan, Hasto mengaku telah memberikan masukan saat bertemu Jokowi di Istana Negara bahwa pencalonan anak dan menantu itu berpotensi membuat keduanya terindikasi suap, gratifikasi, dan tindak korupsi.
"Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Masa saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah Presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi Wali Kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat Presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden," kata Hasto.
Lihat Juga :
