Rentan Tularkan Wabah Corona, Mayoritas Kepala Desa Tolak Mudik
Rabu, 15 April 2020 - 07:03 WIB
loading...
Mayoritas kepala desa di Indonesia menolak warganya di perantauan untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Foto: dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas kepala desa di Indonesia menolak warganya di perantauan untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Para kepala desa beralasan jika pemudik dari kota-kota besar rentan menularkan wabah corona (Covid-19) kepada saudara mereka di perdesaan.
Pandangan para kepala desa tersebut tercermin dari jajak pendapat yang dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dari 3.931 kepala desa yang menjadi objek survei, sebanyak 89,75% menyatakan tidak setuju warga di perantauan mudik dan 10,25% menyatakan setuju jika warga di perantauan mudik Lebaran. Sebanyak 3.931 kepala desa yang mengikuti jajak pendapat tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia.
“Jadi 89,75% kepala desa tidak setuju warganya mudik pada tahun ini. Aspirasi kepala desa ini tentu saja perlu didengar, terutama oleh warga desa yang saat ini sedang ada di rantau bahwa yang dibutuhkan desa sebagaimana diwakili kepala desa adalah tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ivanovich pada konferensi pers melalui aplikasi daring di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan, alasan kesehatan sama-sama menjadi dasar utama para kepala desa yang menolak ataupun yang setuju mudik. Para kepala desa yang menolak mudik menilai para perantau punya potensi besar dalam menularkan Covid-19 dari zona merah kepada warga desa. Sementara para kepala desa yang setuju mudik beralasan warga mereka di perantauan lebih baik mudik daripada tertular wabah di kota besar.
“Jadi ini merupakan temuan menarik. Baik kepala desa yang menolak mudik maupun yang setuju mudik sama-sama menggunakan alasan kesehatan sebagai dasar utama sikap mereka,” katanya.
Pandangan para kepala desa tersebut tercermin dari jajak pendapat yang dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Dari 3.931 kepala desa yang menjadi objek survei, sebanyak 89,75% menyatakan tidak setuju warga di perantauan mudik dan 10,25% menyatakan setuju jika warga di perantauan mudik Lebaran. Sebanyak 3.931 kepala desa yang mengikuti jajak pendapat tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia.
“Jadi 89,75% kepala desa tidak setuju warganya mudik pada tahun ini. Aspirasi kepala desa ini tentu saja perlu didengar, terutama oleh warga desa yang saat ini sedang ada di rantau bahwa yang dibutuhkan desa sebagaimana diwakili kepala desa adalah tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ivanovich pada konferensi pers melalui aplikasi daring di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan, alasan kesehatan sama-sama menjadi dasar utama para kepala desa yang menolak ataupun yang setuju mudik. Para kepala desa yang menolak mudik menilai para perantau punya potensi besar dalam menularkan Covid-19 dari zona merah kepada warga desa. Sementara para kepala desa yang setuju mudik beralasan warga mereka di perantauan lebih baik mudik daripada tertular wabah di kota besar.
“Jadi ini merupakan temuan menarik. Baik kepala desa yang menolak mudik maupun yang setuju mudik sama-sama menggunakan alasan kesehatan sebagai dasar utama sikap mereka,” katanya.
Lihat Juga :
