DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan
Jum'at, 14 Februari 2025 - 20:14 WIB
loading...
A
A
A
Kementerian BUMN melakukan langkah efisiensi dalam operasionalnya. Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 sebesar Rp277,5 miliar, dengan rincian Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar untuk dukungan manajemen.
"Alhamdulillah kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu Rp215 miliar," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional. Langkah efisiensi ini mencakup pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) sebesar 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen, pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43 persen, efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen.
"Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," katanya.
Erick menyatakan Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66 persen. Efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen," ujarnya.
"Alhamdulillah kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu Rp215 miliar," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional. Langkah efisiensi ini mencakup pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) sebesar 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen, pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43 persen, efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen.
"Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," katanya.
Erick menyatakan Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66 persen. Efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
