Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi: Kalau Selesai Kontraknya, Jangan Bilang Kena PHK karena Efisiensi

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi anggaran . Menurut Hasan, bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis, lalu tidak diperpanjang.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Hasan juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Menurutnya, beberapa institusi salah menafsirkan inpres.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran

"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," kata Hasan.

Hasan menganalogikan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari.

Menurutnya, satu genggam beras itu tidak akan terasa, tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari. Bahkan, bisa jadi lebih baik, karena menghindari mubazir, akibat nasi yang dimasak berlebih lalu bersisa dan menjadi basi. Namun, katanya, segenggam beras yang disisihkan tadi, dalam kurun waktu tertentu, akan terkumpul. Ia akan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.

"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis," jelasnya.

Presiden Prabowo, kata Hasan, selalu menekankan bahwa setiap uang rakyat yang dipakai harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Hasan.



Hasan menilai Prabowo sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," jelasnya.

Penyisiran yang dilakukan Presiden, kata Hasan, mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Menurut Hasan, belanja-belanja tersebut jika ditiadakan tidak ada masalah. Di antaranya pembelian alat tulis kantor (ATK), kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” tegas Hasan.