Anggaran PU Dipangkas Total, Komisi V DPR: Pembangunan Infrastruktur Bakal Tersendat
Senin, 03 Februari 2025 - 16:16 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian PU bakal menyebabkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis tersendat. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal berbuntut panjang. Sejumlah pembangunan infrastruktur strategis dipastikan bakal tersendat.
“Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Bakal Mandek usai Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 T
Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.
“Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” kata politisi PKB ini.
Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo.
Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar, maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.
Baca juga: Minta Menteri Efisiensi Anggaran, Prabowo: Kurangi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
“Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.
Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.
“Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” katanya.
Legislator asal Dapil Jabar VII ini mengatakan pembangunan infastruktur selama 10 tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan nasional.
Selain memenuhi ketersediaan infrastruktur di sektor logistik, pangan, dan energi, pembangunan infrastruktur juga menjadi bantalan ekonomi karena banyak menerap tenaga kerja melalui program padat karya.
“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir juga menyisakan banyak kritik terutama terkait efektivitas karena sebagain infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana pendukung memadai sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
“Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Bakal Mandek usai Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp81,38 T
Huda mengungkapkan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp29 triliun saja.
“Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” kata politisi PKB ini.
Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo.
Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar, maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.
Baca juga: Minta Menteri Efisiensi Anggaran, Prabowo: Kurangi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
“Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.
Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.
“Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” katanya.
Legislator asal Dapil Jabar VII ini mengatakan pembangunan infastruktur selama 10 tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan nasional.
Selain memenuhi ketersediaan infrastruktur di sektor logistik, pangan, dan energi, pembangunan infrastruktur juga menjadi bantalan ekonomi karena banyak menerap tenaga kerja melalui program padat karya.
“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir juga menyisakan banyak kritik terutama terkait efektivitas karena sebagain infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana pendukung memadai sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
