KBPP Polri Sambut Baik Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia
Selasa, 11 Februari 2020 - 22:15 WIB
KBPP Polri Sambut Baik Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) sambut baik sikap tegas pemerintah menolak 600 lebih warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang ingin kembali ke RI. Sikap setelah mereka membakar passportnya dan berperang atas nama organisasi terlarang atau radikal, adalah keharusan tidak dapat diterima demi menjaga utuhnya NKRI.
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBPP Polri, AH Bimo Suryono angkat bicara. Ia menyatakan, pada prinsipnya Pemerintah Indonesia harus tegas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warganya. Kesetiaan warga masyarakat terhadap negaranya harus mutlak dan tidak boleh mendua.
"Negara telah memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing," ujar Bimo kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).
Bimo menegaskan, negara juga menjamin keselamatan warganya. Akan tetapi warga masyarakat juga harus siap terhadap risiko yang diterima apabila mereka mempunyai pandangan berbeda dari ketentuan ada.
"Apabila ada segelintir oknum masyarakat yang mempunyai pandangan dan atau pilihan berbeda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam NKRI, maka negara dalam hal ini pemerintah harus menyikapi dengan tegas."
"Negara atau pemerintah harus melindungi kepetingan masyarakat yang lebih luas dan besar, untuk tetap dapat menjaga keamanan, kenyamanan kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote," sambungnya.
Maka itu, dia menambahkan sikap tegas pemerintah ini harus dijadikan pembelajaran. "Menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua Warga Negara Indonesia," pungkasnya.
Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBPP Polri, AH Bimo Suryono angkat bicara. Ia menyatakan, pada prinsipnya Pemerintah Indonesia harus tegas dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warganya. Kesetiaan warga masyarakat terhadap negaranya harus mutlak dan tidak boleh mendua.
"Negara telah memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing," ujar Bimo kepada wartawan, Selasa (11/2/2020).
Bimo menegaskan, negara juga menjamin keselamatan warganya. Akan tetapi warga masyarakat juga harus siap terhadap risiko yang diterima apabila mereka mempunyai pandangan berbeda dari ketentuan ada.
"Apabila ada segelintir oknum masyarakat yang mempunyai pandangan dan atau pilihan berbeda terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam NKRI, maka negara dalam hal ini pemerintah harus menyikapi dengan tegas."
"Negara atau pemerintah harus melindungi kepetingan masyarakat yang lebih luas dan besar, untuk tetap dapat menjaga keamanan, kenyamanan kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote," sambungnya.
Maka itu, dia menambahkan sikap tegas pemerintah ini harus dijadikan pembelajaran. "Menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua Warga Negara Indonesia," pungkasnya.
(kri)
