NU 102 Tahun: Dari Kolaborasi Menuju Peradaban Inklusif

Tantangan zaman saat ini menempatkan agama dalam sorotan yang semakin tajam. Konflik berbasis agama di Timur Tengah terus menciptakan ketegangan yang meluas lintas negara. Di sisi lain, meningkatnya Islamofobia di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan tantangan persepsi global terhadap Islam yang perlu dijawab dengan narasi Islam moderat. Populisme agama, yang mempolarisasi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin memperjelas urgensi untuk memperkuat narasi keberagaman dan toleransi. NU, dengan warisan Islam moderatnya, memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi lintas agama dan budaya.

Selain itu, krisis ekologi telah menciptakan ancaman nyata yang memerlukan solusi berbasis nilai keagamaan. Pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam menuntut respons yang terkoordinasi. Dalam hal ini, NU dapat memainkan peran penting melalui pendekatan keberlanjutan yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Muktamar Fiqih Peradaban, misalnya, dapat menjadi ruang untuk merumuskan strategi berbasis ajaran Islam yang relevan dengan pelestarian lingkungan dan keadilan ekologi.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan disrupsi sosial yang tidak kalah signifikan. Teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi organisasi seperti NU. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah, mempromosikan Islam moderat, dan membangun kesadaran global tentang nilai-nilai keislaman yang inklusif.

Namun, di sisi lain, teknologi juga digunakan untuk menyebarkan disinformasi, narasi ekstremis, dan hoaks yang merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi agenda penting bagi NU untuk memastikan penggunaan teknologi yang mendukung keberlanjutan peradaban.

Bagi NU, kolaborasi mencakup penguatan sinergi internal dan eksternal. Secara internal, NU perlu memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting, serta mempererat hubungan antar lembaga dan badan otonom seperti LP Ma'arif NU, Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ansor. Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang terstruktur adalah fondasi utama untuk mewujudkan visi rahmatan lil alamin secara konsisten. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi langkah strategis agar kader NU mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Secara eksternal, kolaborasi NU dengan elemen bangsa telah menjadi teladan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada Muktamar NU tahun 1928, para kiai menyerukan "perang kebudayaan" untuk melawan kolonialisme melalui penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936 menetapkan Indonesia sebagai “Darul Islam” yang harus diperjuangkan. Puncaknya, Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 mewajibkan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan. Seruan ini memobilisasi ribuan santri dan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya.