Internet Hambat Belajar Daring di Daerah 3T, DPR Protes Kominfo Dapat WTP

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Yan Mandenas mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas anggaran 2019. Namun, ia mempertanyakan opini WTP itu dengan membandingkan apa yang dirasakan masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil), terkait akses internet .

“’Kominfo di daerah tertinggal, 749 BTS sudah dibangun, sampai hari ini dengan situasi Covid-19, hampir semua kegiatan daring tidak bisa dilakukan di daerah 3T, di Papua dan Kalimatan mislanya, tidak bisa mereka kuliah online. Bukan sekedar WTP tapi progress dan dampak ke publik yang harus kita capai,” kata Yan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kominfo, Rabu (2/9/2020).

(Baca: Urgent! Kemendikbud Harus Perhatikan Daerah Tanpa Akses Internet)

Yan meminta agar ke depannya perlu dirinci soal akses internet di daerah 3T dan jaringan Palapa Ring yang sudah terbangun, seberapa besar manfaatnya yang sudah dinikmati sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan.

“Di sini (laporan Kominfo) sekolah ada 3.340, pertanyaannya operasional nggak Bu (Sekretaris Menkominfo). Karena yang kami dapati, jumlah yang dipaparkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan untuk pemanfaatannya,” ungkapnya.

(Baca: Mewujudkan Merdeka Belajar Butuh Merdeka Jaringan Internet)

Bahkan, politikus Partai Gerindra ini menambahkan, sampai sekarang banyak sekolah yang stucked karena belajar online tidak berlangsung dengan baik. Menurutnya, sama saja membiarkan satu generasi di 2020 ini tidak bisa melakukan aktivitas dengan optimal karena akses internet ini.

“Harus diakselerasi penyerapan anggaran dan hasil yang sudha kita capai di daerah 3T khususnya menyangkut pelayanan publik,” desak legislator asal Papua itu.