Respons PKPI Terkait Pemulangan WNI Eks ISIS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air, meski sampai saat ini keputusan akhirnya masih dikaji dengan cermat.

(Baca juga: Pemerintah Buat Dasar Hukum Untuk Menentukan Nasib WNI Eks ISIS)

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mendukung, apabila WNI eks ISIS tak dipulangkan ke Indonesia.

"Sejalan dengan Presiden, tegas menolak jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia," ungkap Ketum yang juga menjabat sebagai Stafsus Presiden Bidang Isu Strategis ini, Jumat (7/2/2020).

"Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima warga negaranya yang pernah bergabung ke ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini sangat berisiko untuk negara," sambungnya.

Akan tetapi, Diaz menceritakan, meski ada kecenderungan teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) untuk pulang ke Indonesia, ternyata ada satu terduga teroris yang pernah menolak untuk pulang.

"WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo. Dia memilih tinggal di sana dari pada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan lain akhir-akhir ini," katanya memberikan perbandingan.

Hambali merupakan terduga teroris yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta tahun 2003. Diaz melihat, kasus seperti Hambali sangat jarang terjadi, dan lebih banyak WNI eks teroris yang ingin dipulangkan.

Menurutnya, semua elemen pemerintahan harus bersama-sama memberikan perhatian serius mengenai permasalahan ini, karena menyangkut banyak aspek seperti keamanan, hukum, dan sosial.

"Artinya yang mau saya sampaikan, perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan. Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi," tutupnya.