Kelakar Ketua PBNU soal Ormas Kelola Tambang: Itu Sogokan Hasanah
Rabu, 22 Januari 2025 - 18:10 WIB
loading...
Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla dalam RDP Baleg DPR RI saat membahas revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Rabu (22/1/2025). FOTO/TANGKAPAN LAYAR TV PARLEMEN
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Ulil Abshar Abdalla menilai pemberian kewenangan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang bukan suatu sogokan. Bila dianggap sogokan, ia menilai itu merupakan sogokan hasanah.
Hal ini diungkapkan Gus Ulil, sapaan akrabnya, dalam RDP Baleg DPR RI saat membahas revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Rabu (22/1/2025). Penilaian itu bermula kala Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, bertanya kepada PBNU dan Muhammadiyah jika UU Minerba disahkan apa dianggap sebagai sogokan pemerintah. Ia menanyakan sikap ormas ini akan terus kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Apakah ormas dan juga APNI ini setuju kalau dikatakan, bahwa kalau nanti UU ini jadi, ini adalah sogokan pemerintah kepada civil society, perguruan tinggi, dan juga tadi berbagai elemen yang dimasukkan di sini," kata Saleh dalam rapat dengar pendapat, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
"Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini keliatannya ini sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi, dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah, begitu," tambahnya.
Hal ini diungkapkan Gus Ulil, sapaan akrabnya, dalam RDP Baleg DPR RI saat membahas revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Rabu (22/1/2025). Penilaian itu bermula kala Anggota Baleg DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, bertanya kepada PBNU dan Muhammadiyah jika UU Minerba disahkan apa dianggap sebagai sogokan pemerintah. Ia menanyakan sikap ormas ini akan terus kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Apakah ormas dan juga APNI ini setuju kalau dikatakan, bahwa kalau nanti UU ini jadi, ini adalah sogokan pemerintah kepada civil society, perguruan tinggi, dan juga tadi berbagai elemen yang dimasukkan di sini," kata Saleh dalam rapat dengar pendapat, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
"Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini keliatannya ini sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi, dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah, begitu," tambahnya.
Lihat Juga :
