Anggota Komisi II Desak Mendagri Lantik Pemenang Pilkada Tak Berperkara sesuai Jadwal
Rabu, 15 Januari 2025 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Pakar kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai tak ada alasan Kemendagri menunda pelantikan kepala daerah terpilih yang tak berperkara di MK. Mendagri harus segera melakukan pelantikan sesuai jadwal terhadap kepala daerah terpilih untuk menjadi kepala daerah definitif.
Pelantikan sesuai jadwal sangat penting sebagai upaya berkelanjutannya pemerintahan dan program di daerah sesuai APBD, yang juga berimbas terhadap pelayanan publik. Dengan demikian pelantikan kepala daerah terpilih yang tak berperkara seharusnya tanpa menunggu selesainya proses di MK terhadap daerah lain yang bersengketa. Baca juga: KPU Tetapkan Munafri-Aliyah sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Terpilih
”Tidak pantas kepala daerah tidak bermasalah ditetapkan PJ, seolah bermasalah. Saya pikir yang disampaikan anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh itu jalan keluar terhadap daerah tidak bermasalah. Bayangkan kepala daerah yang mutlak menang kotak kosong di Makassar harus menunggu proses di MK selesai baru dilantik,” serunya.
Menurutnya, kepala daerah terpilih itu punya hak dan kewajiban terhadap masyarakat di daerahnya. Pelantikan kepala daerah tidak bermasalah sesuai jadwal akan membuat dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. ”Bisa segera melakukan koordinasi internal dan melanjutkan proram ditetapkan sesuai APBD. Imbasnya pelauyaan publik dapat berjalan dengan baik dan tak terganggu,” tandasnya.
Pelantikan sesuai jadwal sangat penting sebagai upaya berkelanjutannya pemerintahan dan program di daerah sesuai APBD, yang juga berimbas terhadap pelayanan publik. Dengan demikian pelantikan kepala daerah terpilih yang tak berperkara seharusnya tanpa menunggu selesainya proses di MK terhadap daerah lain yang bersengketa. Baca juga: KPU Tetapkan Munafri-Aliyah sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Terpilih
”Tidak pantas kepala daerah tidak bermasalah ditetapkan PJ, seolah bermasalah. Saya pikir yang disampaikan anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh itu jalan keluar terhadap daerah tidak bermasalah. Bayangkan kepala daerah yang mutlak menang kotak kosong di Makassar harus menunggu proses di MK selesai baru dilantik,” serunya.
Menurutnya, kepala daerah terpilih itu punya hak dan kewajiban terhadap masyarakat di daerahnya. Pelantikan kepala daerah tidak bermasalah sesuai jadwal akan membuat dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. ”Bisa segera melakukan koordinasi internal dan melanjutkan proram ditetapkan sesuai APBD. Imbasnya pelauyaan publik dapat berjalan dengan baik dan tak terganggu,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
