Pelibatan Militer di Sektor Pertanian Harus Dibatasi agar Tak Tumpang Tindih
Minggu, 22 Desember 2024 - 18:38 WIB
loading...
A
A
A
"Sistem pemilu proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi dan inefisiensi birokrasi," ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer dalam menjembatani kegentingan situasi di proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan mengguritanya korupsi di semua lini.
"Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang lebih efektif efisien ataupun penguatan manajemen," ujarnya.
Militer secara natural telah terlatih dengan pola komando yang terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang lebih terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan serta keseriusan dalam proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa mengadopsi tersebut di masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. "Meskipun demikian, supremasi sipil tetap fundamen dalam demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer aktif hanya bisa dilakukan dalam rentang waktu, kondisi dan skala tertentu agar tidak menjadi bias, tumpang tindih dan kebablasan," kata alumni S3 Universitas Pertahanan (Unhan) ini.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer dalam menjembatani kegentingan situasi di proses peralihan akibat tingginya inefisiensi dan mengguritanya korupsi di semua lini.
"Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang lebih efektif efisien ataupun penguatan manajemen," ujarnya.
Militer secara natural telah terlatih dengan pola komando yang terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang lebih terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan serta keseriusan dalam proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa mengadopsi tersebut di masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. "Meskipun demikian, supremasi sipil tetap fundamen dalam demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer aktif hanya bisa dilakukan dalam rentang waktu, kondisi dan skala tertentu agar tidak menjadi bias, tumpang tindih dan kebablasan," kata alumni S3 Universitas Pertahanan (Unhan) ini.
(rca)
Lihat Juga :
