MUI Dukung Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya
Kamis, 19 Desember 2024 - 14:44 WIB
loading...
A
A
A
"Tapi di sisi yang lain juga kita melihat sisi gelap dari model pemilihan permusyawaratan. Nah itu yang harus dikaji," terangnya.
Dalam forum Mukernas ke-IV, MUI juga menghasilkan 12 rekomendasi. Adapun rekomendasi itu sebagai berikut:
1. MUI menyambut baik astacita yang menjadi 8 misi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dalam mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024, serta mengharapkan 8 misi tersebut dapat dilaksanakan secara istikamah atau konsisten, sistematis, dan berkelanjutan, dari tingkat pusat sampai daerah secara merata.
2. MUI mengingatkan kepada para pimpinan nasional dan pimpinan daerah bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat dari rakyat, sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya dengan menerapkan 4 sifat pemimpin siddiq atau jujur, amanah menjalankan dan menjaga kepercayaan tabligh menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan, dan fatonah atau cerdas.
3. MUI mendorong para pimpinan nasional dan daerah untuk makin dekat kepada rakyat, mendengarkan dan menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat serta menjadikannya sebagai acuan utama dari kebijakan yang dibuat.
4. MUI menyerukan kepada pimpinan nasional dan daerah untuk secara istiqomah atau konsisten dan tidak berubah atau menyimpang dari komitmen dan janji kampanye Sejak awal menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.
5. MUI mengharapkan semua pimpinan nasional dan daerah menjadi aktor utama, pemberi teladan, menjadi aktor utama dalam memperkokoh dan mengamalkan Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Sekaligus, mencegah dan menindak aparat negara yang melakukan penyimpangan.
6. MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi. Mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi. Dan hendaknya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga negara yang independen.
7. MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam forum Mukernas ke-IV, MUI juga menghasilkan 12 rekomendasi. Adapun rekomendasi itu sebagai berikut:
1. MUI menyambut baik astacita yang menjadi 8 misi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dalam mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024, serta mengharapkan 8 misi tersebut dapat dilaksanakan secara istikamah atau konsisten, sistematis, dan berkelanjutan, dari tingkat pusat sampai daerah secara merata.
2. MUI mengingatkan kepada para pimpinan nasional dan pimpinan daerah bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat dari rakyat, sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya dengan menerapkan 4 sifat pemimpin siddiq atau jujur, amanah menjalankan dan menjaga kepercayaan tabligh menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan, dan fatonah atau cerdas.
3. MUI mendorong para pimpinan nasional dan daerah untuk makin dekat kepada rakyat, mendengarkan dan menyerap aspirasi dan kebutuhan rakyat serta menjadikannya sebagai acuan utama dari kebijakan yang dibuat.
4. MUI menyerukan kepada pimpinan nasional dan daerah untuk secara istiqomah atau konsisten dan tidak berubah atau menyimpang dari komitmen dan janji kampanye Sejak awal menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.
5. MUI mengharapkan semua pimpinan nasional dan daerah menjadi aktor utama, pemberi teladan, menjadi aktor utama dalam memperkokoh dan mengamalkan Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Sekaligus, mencegah dan menindak aparat negara yang melakukan penyimpangan.
6. MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi. Mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi. Dan hendaknya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga negara yang independen.
7. MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Lihat Juga :
