Dipecat PDIP, Jokowi Berlabuh ke Partai Apa?
Kamis, 19 Desember 2024 - 13:34 WIB
loading...
A
A
A
"Dan lagi-lagi, bila PPP meminang Pak Jokowi, sangat mungkin juga Gibran juga akan masuk, bayangkan PPP nantinya memiliki kader yang jadi wakil presiden," pungkas Hensat.
Sementara, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, mendirikan partai politik baru bisa dilakukan Jokowi untuk membuktikan siapa yang kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung Jokowi dan PDIP.
Menurut Adi, Jokowi punya segalanya. Dia lalu menyebut Jokowi sebagai mantan presiden dengan approval rating tinggi. "Punya wapres, gubernur Sumut. Klaim punya loyalis dan jaringan yang katanya solid nan militan," demikian dikutip dari akun @adiprayitno.official, Kamis (19/12/2024).
Sementara,Sementara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, surat pemecatan yang dikeluarkan PDIP akan membuat citra dan reputasi Jokowi jatuh. Bahkan, lewat surat pemecatan itu, Jokowi diprediksi sulit untuk diterima partai politik lain.
"Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi," kata Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/12/2024).
Selain itu, dia menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya lantaran Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Menurutnya, hal ini telah mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.
Bahkan, kata dia, Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.
"Hal ini kiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya," ujarnya.
Jamiluddin menyebut, hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.
"Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya," tuturnya.
Kini, publik terus menanti apakah Jokowi akan bergabung dengan partai yang sudah eksis, bikin parpol baru, atau tidak ke mana-mana alias tetap di 'partai perorangan' yang selalu disebutnya. Achmad Al Fiqri, Ary Wahyu Widodo, Raka Dwi Novianto, Felldy Utama, Sucipto
Sementara, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, mendirikan partai politik baru bisa dilakukan Jokowi untuk membuktikan siapa yang kuat sekaligus menjawab perbedaan pandangan dari para pendukung Jokowi dan PDIP.
Menurut Adi, Jokowi punya segalanya. Dia lalu menyebut Jokowi sebagai mantan presiden dengan approval rating tinggi. "Punya wapres, gubernur Sumut. Klaim punya loyalis dan jaringan yang katanya solid nan militan," demikian dikutip dari akun @adiprayitno.official, Kamis (19/12/2024).
Sementara,Sementara, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, surat pemecatan yang dikeluarkan PDIP akan membuat citra dan reputasi Jokowi jatuh. Bahkan, lewat surat pemecatan itu, Jokowi diprediksi sulit untuk diterima partai politik lain.
"Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi," kata Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/12/2024).
Selain itu, dia menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya lantaran Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Menurutnya, hal ini telah mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.
Bahkan, kata dia, Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.
"Hal ini kiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya," ujarnya.
Jamiluddin menyebut, hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya.
"Jadi, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya," tuturnya.
Kini, publik terus menanti apakah Jokowi akan bergabung dengan partai yang sudah eksis, bikin parpol baru, atau tidak ke mana-mana alias tetap di 'partai perorangan' yang selalu disebutnya. Achmad Al Fiqri, Ary Wahyu Widodo, Raka Dwi Novianto, Felldy Utama, Sucipto
(zik)
Lihat Juga :
