KPK Periksa Yasonna H Laoly di Kasus Harun Masiku, PDIP: Nuansanya Politis
Kamis, 19 Desember 2024 - 07:10 WIB
loading...
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly usai diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Rabu (18/12/2024). Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah dalam menangkap Harun Masiku.
Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Yasonna Dicecar Penyidik terkait Kapasitasnya Sebagai Ketua DPP PDIP
"Kasus yang dikaitkan dan dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan kasus yang sudah lama sekali dan berlarut-larut. Publik sudah melihat tahapan drama demi drama yang terjadi dan tidak kunjung ada satu langkah yang tegas atau definitif yang kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis," terang Seno dikutip Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pilkada 2024 telah usai dan PDIP telah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan dalam konsolidasi partai.
"Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dilakukan di medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng dan seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum kepada elite-elite partai," ujarnya.
"Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak membayangkan bahwa kasus ini tidak bermuatan politis," imbuh Seno.
Baca juga: Keluar dari Belakang Usai Diperiksa KPK, Yasonna: Ada Demo, Enggak Bisa lewat Depan
Kendati demikian, dia berharap agar kasus seperti itu bisa dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan dijalankan dengan prinsip yang baik.
"Saya rasa kita semua mengharapkan seluruh aparat penegak hukum termasuk KPK bekerja profesional," pungkas Seno.
Sebelumnya, KPK memeriksa mantan menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly terkait kasus Harun Masiku pada Rabu (18/12/2024).
Usai diperiksa, Yasonna menjelaskan, penyidik KPK menanyakan dirinya terkait data perlintasan luar negeri Harun Masiku.
"Sebagai menteri saat itu, saya menyerahkan data perlintasan Harun Masiku, itu saja," ujar Yasonna.
Yasonna merinci data perlintasan yang dimaksud mencakup keberangkatan Harun Masiku ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
"Baru belakangan keluar pencekalan, itu saja. Selebihnya hanya hal-hal turunan yang menindaklanjuti," tambahnya.
Pada bagian lain KPK juga menanyakan dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP. KPK meminta keterangan terkait surat yang dikirimkan oleh DPP PDIP ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019.
"Sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Itu terkait tafsir yang berbeda dalam proses pencalegan setelah adanya judicial review dan putusan MA Nomor 57," terang Yasonna.
Yasonna menambahkan, surat tersebut terkait penetapan calon legislatif (caleg) dari partainya, yang sempat ditanggapi berbeda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum, agar ada dasar hukum untuk diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," jelasnya.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah dalam menangkap Harun Masiku.
Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Yasonna Dicecar Penyidik terkait Kapasitasnya Sebagai Ketua DPP PDIP
"Kasus yang dikaitkan dan dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan kasus yang sudah lama sekali dan berlarut-larut. Publik sudah melihat tahapan drama demi drama yang terjadi dan tidak kunjung ada satu langkah yang tegas atau definitif yang kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis," terang Seno dikutip Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pilkada 2024 telah usai dan PDIP telah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan dalam konsolidasi partai.
"Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di jalan-jalan protokol di Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dilakukan di medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng dan seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum kepada elite-elite partai," ujarnya.
"Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak membayangkan bahwa kasus ini tidak bermuatan politis," imbuh Seno.
Baca juga: Keluar dari Belakang Usai Diperiksa KPK, Yasonna: Ada Demo, Enggak Bisa lewat Depan
Kendati demikian, dia berharap agar kasus seperti itu bisa dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan dijalankan dengan prinsip yang baik.
"Saya rasa kita semua mengharapkan seluruh aparat penegak hukum termasuk KPK bekerja profesional," pungkas Seno.
Sebelumnya, KPK memeriksa mantan menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H Laoly terkait kasus Harun Masiku pada Rabu (18/12/2024).
Usai diperiksa, Yasonna menjelaskan, penyidik KPK menanyakan dirinya terkait data perlintasan luar negeri Harun Masiku.
"Sebagai menteri saat itu, saya menyerahkan data perlintasan Harun Masiku, itu saja," ujar Yasonna.
Yasonna merinci data perlintasan yang dimaksud mencakup keberangkatan Harun Masiku ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
"Baru belakangan keluar pencekalan, itu saja. Selebihnya hanya hal-hal turunan yang menindaklanjuti," tambahnya.
Pada bagian lain KPK juga menanyakan dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP. KPK meminta keterangan terkait surat yang dikirimkan oleh DPP PDIP ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019.
"Sebagai Ketua DPP, saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung. Itu terkait tafsir yang berbeda dalam proses pencalegan setelah adanya judicial review dan putusan MA Nomor 57," terang Yasonna.
Yasonna menambahkan, surat tersebut terkait penetapan calon legislatif (caleg) dari partainya, yang sempat ditanggapi berbeda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum, agar ada dasar hukum untuk diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," jelasnya.
(shf)
Lihat Juga :
