DPR Anggap Rencana Pemberian Amnesti 44.000 Narapidana Koreksi bagi Penegakan Hukum

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menganggap rencana Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman kepada 44.000 narapidana merupakan koreksi bagi institusi penegakan hukum dalam menangani perkara ringan. Dia mendukung rencana pemberian amnesti tersebut.

"Dengan misalkan yang 44.000 diberi amnesti oleh presiden terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan misalkan kan, atau kejahatan apa namanya, pidana politik dan sebagainya, Undang-Undang ITE atau narkoba, saya kira ini koreksi kita, penegak hukum khususnya instansi kepolisian dan kejaksaan," ujar Rudianto saat dihubungi, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, lembaga penegak hukum tak perlu melimpahkan perkara ringan ke persidangan. Ia menilai, lembaga penegak hukum perlu mengendepankan restoratove justice (RJ) atau keadilan restoratif.





"Supaya kasus-kasus yang sifatnya ringan tidak perlu masuk di persidangan, ya cukup diselesaikan saja. Dengan konsep restorative justice ya, berlaku korban dipertemukan damai ini kan enggak usah ikut-ikut lagi, ya kan?" katanya.

Rudianto menilai, beban negara akan bertambah bila meningkatnya jumlah narapidana. Salah satunya, kata dia, anggaran makan untuk narapidana. "Sementara kasus-kasus yang dihadapi hanya kasus-kasus yang sifatnya tidak perlu masuk di proses pemeriksaan, di pengadilan, atau diberi hukuman,” katanya.

"Sehingga langkah presiden yang memberi amnesti 44 ribu itu langkah arif bijaksana sih sebagai kepala negara yang memandang bahwa rakyat ini, kasus-kasus ini ibaratnya tidak perlu diberi hukuman berlama-lama di dalam tahanan," imbuhnya.

Pemerintah Akan Minta Pertimbangan ke DPR

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan akan meminta pertimbangan dari DPR terkait rencana pemberian amnesti kepada 44.000 narapidana tersebut. Yusril mengatakan bahwa pemberian amnesti ini akan dibahas lebih dalam dengan sejumlah menteri terkait khususnya Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian amnesti.

"Supaya nanti mendapatkan suatu data yang akurat dari segi jumlah dan kemudian juga pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan pemberian amnesti itu yang sedang dipersiapkan oleh Pak Menteri Hukum dan menteri imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).



Yusril mengatakan jika data sudah lengkap maka akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertimbangan kepada DPR. "Nanti apabila sudah cukup lengkap semua datanya pertimbangannya untuk presiden akan mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti ini," katanya.

Selain itu, Yusril juga mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan abolisi kepada beberapa orang yang dalam proses hukum. "Dan ada kemungkinan juga akan dilakukan pemberian abolisi terkait dengan beberapa orang yang dalam proses hukum, belum ada putusan yang kemudian presiden akan mengabolish apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan," pungkasnya.