Refleksi Akhir 2024 Maritim Indonesia: Tantangan dan Peluang di Laut Natuna Utara
Senin, 16 Desember 2024 - 21:11 WIB
loading...
A
A
A
"Konflik ini berdampak langsung pada ekonomi global, termasuk Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung perekonomiannya pada stabilitas jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka," jelasnya.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, di mana sehari bisa dilewati lebih dari 200 kapal. Volume perdagangan yang melewati jalur ini bisa mencapai lebih dari USD400 miliar dalam setahun.
Sebagai respons, Indonesia memperkuat koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur vital tersebut. Patroli maritim yang lebih intensif, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Menurut Capt Hakeng, pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim. Selain itu, material ini juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan.
Namun, dia mengingatkan bahwa pengelolaan ini harus dilakukan dengan hati-hati. "Tanpa regulasi yang ketat, pengambilan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk erosi pantai dan penurunan biodiversitas laut," ucapnya.
"IUU fishing bukan hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut kita, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang bergantung pada hasil laut untuk kelangsungan hidup mereka. Sampai semester I tahun 2024 saja, tercatat menangkap lebih dari 100 kapal nelayan asing dengan total kerugian melebihi Rp3 triliun," ujar Capt Hakeng.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat operasi pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, AL, Bakamla dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pendekatan diplomasi maritim juga harus diutamakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam memberantas praktik ini.
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, di mana sehari bisa dilewati lebih dari 200 kapal. Volume perdagangan yang melewati jalur ini bisa mencapai lebih dari USD400 miliar dalam setahun.
Sebagai respons, Indonesia memperkuat koordinasi regional untuk menjamin keamanan pelayaran di jalur vital tersebut. Patroli maritim yang lebih intensif, kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) menjadi prioritas utama pemerintah.
Pasir Laut: Peluang Besar di Tengah Ancaman Lingkungan
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya laut, khususnya pasir laut, menjadi salah satu isu maritim strategis di tahun 2024. Dengan potensi pasir yang bisa disedot mencapai 17 miliar meter kubik, maka sepatutnya pasir laut yang dihasilkan dari kegiatan ini digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur yang dilaksanakan di Indonesia dibandingkan untuk diekspor ke negara lain.Menurut Capt Hakeng, pasir laut seharusnya dapat lebih diprioritaskan penggunaannya untuk membangun tanggul yang melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir akibat perubahan iklim. Selain itu, material ini juga menjadi bahan utama dalam reklamasi lahan untuk mengatasi keterbatasan ruang perkotaan.
Namun, dia mengingatkan bahwa pengelolaan ini harus dilakukan dengan hati-hati. "Tanpa regulasi yang ketat, pengambilan pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk erosi pantai dan penurunan biodiversitas laut," ucapnya.
IUU Fishing: Ancaman Nyata Kesejahteraan Maritim
Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) menjadi ancaman serius yang terus menggerogoti sumber daya laut Indonesia."IUU fishing bukan hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut kita, tetapi juga merugikan nelayan lokal yang bergantung pada hasil laut untuk kelangsungan hidup mereka. Sampai semester I tahun 2024 saja, tercatat menangkap lebih dari 100 kapal nelayan asing dengan total kerugian melebihi Rp3 triliun," ujar Capt Hakeng.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat operasi pengawasan oleh KPLP, Polair, Satgas KKP, AL, Bakamla dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, pendekatan diplomasi maritim juga harus diutamakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam memberantas praktik ini.
Tanggul Laut Raksasa: Harapan di Tengah Perubahan Iklim
Tahun 2024 juga menjadi momentum penting bagi pembangunan tanggul laut raksasa. Infrastruktur ini dirancang untuk melindungi kawasan pesisir, khususnya di Pulau Jawa dari ancaman banjir akibat kenaikan permukaan laut.Lihat Juga :
