Refleksi Akhir 2024 Maritim Indonesia: Tantangan dan Peluang di Laut Natuna Utara
Senin, 16 Desember 2024 - 21:11 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan 40% lahan subur di Pulau Jawa yang terancam tenggelam, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah strategis yang perlu didorong percepatannya untuk menjamin keberlanjutan pertanian dan permukiman di kawasan tersebut," katanya.
Dia mendukung penuh proyek ini seraya mengingatkan bahwa proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan.
"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat internasional," kata Capt Hakeng.
Dia mengusulkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.
"Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa," katanya.
Dia juga mencatat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang. Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.
"Dengan memanfaatkan potensi laut secara strategis, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan mempererat kerja sama internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya di sektor maritim global," ucapnya.
Dia mendukung penuh proyek ini seraya mengingatkan bahwa proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan.
Keselamatan Pelayaran: Pelajaran dari Insiden Global
Keselamatan pelayaran menjadi isu lain yang menonjol sepanjang tahun 2024. Sejumlah insiden tabrakan kapal dengan jembatan, seperti di Baltimore, Guangzhou, dan Kalimantan Timur, menunjukkan perlunya peningkatan regulasi dan pengawasan navigasi."Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, operator kapal, dan masyarakat internasional," kata Capt Hakeng.
Dia mengusulkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merumuskan kebijakan yang lebih ketat, termasuk pengaturan jarak aman dermaga dari jembatan dan pelatihan keselamatan bagi operator kapal.
Menatap 2025: Kebijakan Maritim yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
Menyongsong tahun 2025, Capt Hakeng menekankan pentingnya kebijakan maritim yang terintegrasi. Kebijakan ini harus mencakup penguatan kapasitas pertahanan laut, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih erat."Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kebijakan yang terintegrasi akan memastikan bahwa laut kita tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan dan harapan bangsa," katanya.
Dia juga mencatat bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan akan tetap menjadi tantangan di tahun mendatang. Indonesia harus terus mempertahankan kedaulatannya di Laut Natuna Utara melalui diplomasi aktif dan penguatan patroli maritim.
"Dengan memanfaatkan potensi laut secara strategis, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan mempererat kerja sama internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya di sektor maritim global," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
